Eva: Menkopolhukam Tak Punya "Sense of Crisis"

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap eskalasi kekerasan yang dihadapi oleh jemaat GKI Yasmin, Bogor. Hal itu terlihat dari kembali dibatalkanya rapat gabungan dengan DPR.

"Menkopolhukam tidak punya sense of crisis atas eskalasi kekerasan yang dihadapi GKI Yasmin di lapangan," kata Eva Kusuma Sundari, anggota Komisi III DPR, melalui pesan singkat, Kamis (19/1/2012).

Eva dimintai tanggapan pembatalan rapat gabungan dengan DPR untuk kali ketiga oleh pemerintah. Rencananya, kemarin akan digelar rapat antara Komisi II, III, dan VIII, serta Menkopolhukam, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Kepala Polri, Ombudsman, Gubernur Jawa Barat, dan Wali Kota Bogor. Namun, rapat itu dibatalkan dengan alasan menghadiri rapat kabinet.

Eva mengatakan, seharusnya Menkopolhukam mengambil tanggung jawab kasus GKI Yasmin lantaran penegakan hukum adalah urusan pemerintah pusat. Adapun pemerintah daerah, kata dia, tinggal melaksanakan putusan hukum.

Menpolhukam, tambah Eva, seharusnya menunjukkan sikap sebanding dengan DPR yang menganggap masalah GKI Yasmin sudah pada level serius. Dia menilai pemerintah pusat lepas tangan dan menyerahkan masalah GKI Yasmin ke Wali Kota Bogor.

Eva meminta agar pimpinan DPR kembali mengundang pemerintah. "Kita beri kesempatan sekali lagi untuk membuktikan keseriusan mereka dalam menjunjung etika politik dalam berhubungan dengan parlemen. Jika dibatalkan lagi, maka sepantasnya DPR mengecam dan protes atas pelecehan terhadap parlemen," kata politisi PDI-P itu.

"Yang lebih penting, strategi pengamanan Polri dalam memastikan hak konstitusional jemaat GKI Yasmin agar bisa melaksanakan ibadah. Pemerintah harus memberi pengamanan yang lebih mengingat pembatalan kedatangan pemerintah dalam rapat berisiko meningkatkan eskalasi kekerasan di lapangan," pungkas Eva.