Jangan Ambil Uangnya, Jangan Pilih Orangnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Politik uang menjelang pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta bermunculan dengan berbagai macam modus, dari pembagian uang langsung sampai iming-iming kemudahan dan fasilitas. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) kembali mengimbau warga Jakarta untuk menghindari politik uang.

Menurut ketua KIPP Jakarta Wahyudinata, politik uang juga mengindikasikan lahirnya seorang pemimpin yang korup, sebab dana yang dipakai dalam membeli suara rakyat merupakan hasil penyimpangan. Hal yang sama akan terjadi jika kandidat yang melakukan praktik money politics terpilih menjadi pemimpin.

"Nanti setelah terpilih tentunya orang yang menjalani money politics ingin mengembalikan lagi dananya yang terlah terkuras. Jadi jangan terima uangnya, jangan pilih orangnya. Tolak politik uang sekarang juga," tegas Wahyudinata saat konfrensi pers di Sarinah, Thamrin, Selasa (18/9/2012).

Wahyudin mengungkapkan bahwa eskalasi politik yang makin meningkat menjelang pemungutan suara putaran kedua, membutuhkan kedewasaan semua pihak dalam menyikapinya. Komitmen siap menang dan siap kalah bukan hanya formalitas kandidat, namun harus ditransformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehinga pelaksanaan pemilukada DKI Jakarta dapat berjalan kondusif.

"Jika terjadi perselisihan di kemudian hari, hendaklah menempuh jalan yang konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga ketenangan masyarakat terjaga," jelasnya.

KIPP juga akan turut memantau pemilukada DKI Jakarta putaran kedua dengan menurunkan 250 relawan yang akan memantau 250 hingga 300 TPS pada hari pemungutan suara pada Kamis, 20 September 2012. Para relawan tersebut berasal dari berbagai elemen masyarakat mulai dari kalangan pelajar SMA, mahasiswa dan pekerja yang tertarik untuk mengawasi jalannya pemilukada.

Para relawan akan memantau beberapa lokasi yang terindikasi rawan dan berpotensi terjadi kecurangan. Menurutnya, beberapa lokasi yang rawan terjadi kecurangan seperti daerah bekas kebakaran, padat penduduk, serta daerah yang menjadi basis pendukung cagub dan cawagub tertentu.