Banyak Pungli di Sekolah, Warga Sinjai Bakar Buku

SINJAI, KOMPAS.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Parlemen (Kopel) Sinjai, Sulawesi Selatan, menggelar unjuk rasa dengan membakar buku di depan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Selasa (2/10/2012) pagi tadi.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas marakmnya pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah.

Gagal menemui Kepala Dinas, massa nelat menorobos masuk ke kantor dan melakukan pembakaran buku sekolah sebagai simbol kekesalan massa atas ketimpangan di dunia pendikan.

Informasi yang dihimpun dari pengunjuk rasa, ditemukan sejumlah pungutan liar yang berkedok penjualan buku serta seragam serta sumbangan lainnya. Padahal Kabupaten Sinjai telah membuat Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2010 tentang pendidikan gratis dan melarang keras pihak sekolah melakukan pungutan apapun terhadap siswa.

Dugaan pungli antara lain berupa penjualan surat pindah sebesar Rp 150.000, penjualan seragam senilai Rp 235.000, serta penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) Rp 10.000. Sejumlah Sekolah Dasar penerima dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) juga nekad tetap menjaul buku paket kepada murid.

"Ini kan jelas sudah diatur dalam Perda tapi kenapa masih ada lagi pungutan. Kalau begini mana yang namanya pendidikan gratis. Jangan sampai ini hanya buaian politik belaka," ujar Nurul Iffaj, dalam orasi di antara pengunjuk rasa.

Meski gagal menemui Kadis yang sedang berada di Jakarta, demonstran akhirnya bersedia berdialog dan diterima oleh Drs H. Andi Muhammad Amir, Kepala Bidang SMP dan SMK dinas setempat.

"Kami akan teruskan aspirasi kalian ke Pak Kadis kalau sudah datang karena beliau sekarang tugas luar di Jakarta," kilah Amir kepada demonstran. "Kami meminta agar sejumlah oknum Kepala Sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA segera ditindak karena sudah jelas melanggar aturan dan meresahkan wali murid," teriak Awal salah seorang demonstran dalam dialog.

Usai berdialog puluhan massa ini kemudian melakukan long march dan kembali menggelar orasi di persimpangan lampu merah jalan Persatuan Raya dan melanjutkan aksinya ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) setempat.

Di hadapan anggota dewan massa meminta agar pihak parlemen mengawal aspirasi mereka demi terciptanya pendidikan yang bersih dan jauh dari korupsi. Unjuk rasa ini sejak awal tanpa pengawalan dari aparat kepolisian setempat.