Selasa, 30 September 2014

News / Megapolitan

Jokowi: Kartu Sehat dan Jamkesda Beda Jauh

Senin, 12 November 2012 | 15:24 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, Kartu Jakarta Sehat berbeda dari sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jokowi mengklaim bahwa program Kartu Jakarta Sehat dibangun dengan sistem dan manajemen yang lebih baik.

"Ya beda jauh, dong. Ini (KJS) sistemnya jelas. Ada billing system-nya, manajemen keuangannya menjadi lebih terkontrol dan ada rekam medisnya," kata Jokowi di Tanah Tinggi, Jakarta, Senin (12/11/2012).

Jokowi mengatakan, kelebihan pertama dalam Kartu Jakarta Sehat (KJS) adalah semua biaya pengobatan tertera dalam sistem itu dan selanjutnya ada catatan mengenai penyakit pasien pengguna KJS. Semuanya bisa mengetahui rekam medis penyakit pasien pemegang kartu tersebut.

"Sakitnya apa, kalau setiap bulan sakit itu ketahuan, oh bulan Januari sakitnya panu, bulan Februari sakit panas, bulan Maret sakit kurap, semuanya bisa terekam di dalam kartu itu," kata Jokowi.

Yang paling penting dalam sistem KJS ini, kata Jokowi, adalah manajemen keuangannya. Melalui manajemen keuangan itu, dapat terkontrol penggunaannya. Kelebihan Kartu Jakarta Sehat selanjutnya yang membedakan dengan Jamkesda adalah cara mendapatkan Kartu Jakarta Sehat tidak perlu datang ke aparat setempat, seperti RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Warga hanya perlu menunjukkan KTP dan KK ke puskesmas dan akan mendapatkan KJS secara cuma-cuma. Warga pemilik KJS juga tidak akan dikenai bayaran selama pengobatan.

"Semuanya, termasuk periksa darah, gratis. Melahirkan juga ditanggung, yang penyakit berat saja bisa menggunakan kartu ini," kata Jokowi.

Dalam pembagian KJS di Tanah Tinggi, Bukit Duri, dan Manggarai, Jokowi turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI Dien Emmawati, wali kota, lurah, dan camat setempat. Sebelumnya, Jokowi juga telah membagikan kartu tersebut di dua kelurahan, yakni Kelurahan Pademangan Timur di Jakarta Utara dan Kelurahan Tambora di Jakarta Barat. Di Pademangan Timur, Jokowi memberikan 50 lembar KJS untuk warga di sepuluh RT. Jokowi kemudian membagi-bagikan KJS kepada warga Kelurahan Tambora.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan KJS untuk 4,7 juta jiwa atau setara dengan 50 persen jumlah penduduk Jakarta. Selama masa uji coba, KJS dibagikan sebanyak 3.000 di enam kelurahan yang dinilai kumuh dan padat penduduk.

Data penerima KJS disesuaikan dengan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Kelurahan Bukit Duri menerima sebanyak 502 kartu, Kelurahan Pademangan Timur sebanyak 497 kartu, Kelurahan Marunda sebanyak 494 kartu, Kelurahan Tanah Tinggi sebanyak 503 kartu, Kelurahan Tambora sebanyak 504 kartu, dan Kelurahan Manggarai sebanyak 505 kartu.

Berita terkait dapat dilihat di topik 100 Hari Jokowi-Basuki.


Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor : Laksono Hari W