Rabu, 3 September 2014

News / Megapolitan

Jokowi: Perlu Kebijakan Radikal Urai Kemacetan Jakarta

Rabu, 12 Desember 2012 | 20:44 WIB

Terkait

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor melalui pelat nomor ganjil-genap menimbulkan pro dan kontra, khususnya bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di Jakarta. Ada yang setuju dengan penerapan peraturan tersebut karena meyakini dapat mengurai kemacetan di Ibu Kota, namun tidak sedikit pula yang menolak penerapan peraturan tersebut karena masih buruknya pelayanan transportasi massal di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menganggap wajar pro kontra yang mengemuka terkait rencana penerapan peraturan ganjil-genap. Menurutnya, untuk mengatasi suatu masalah, terutama kemacetan, diperlukan kebijakan yang radikal. Apabila gebrakan radikal itu tidak dijalankan, maka permasalahan kemacetan di Ibu Kota tidak akan selesai.

"Ada yang pro ada yang kontra. Nanti semuanya terus ditampung. Kalau tidak ada kebijakan radikal seperti ini, penyelesaian masalah kemacetan di Jakarta tidak akan rampung," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Dengan menerapkan sistem ganjil-genap ini, kendaraan bermotor yang turun ke jalan akan berkurang. Dengan begitu, kata Jokowi, dampaknya adalah penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang signifikan, mengurangi kemacetan sampai 42 persen, dan diyakini dapat mengurangi polusi. Saat ini, pembahasan ganjil-genap masih dalam proses kajian, terutama kajian ekonomi dan sosial politiknya.

"Ya, ini efeknya akan kemana-mana. Tetapi saya juga sampaikan masih dalam proses kajian dihitung semuanya. Kita tidak ingin tergesa-gesa, tapi proses ini berjalan sambil mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat," kata Jokowi.

Kesiapan penerapan sistem ganjil-genap itu menurutnya harus diimbangi dengan semakin banyaknya persediaan transportasi massal di Jakarta. Jokowi mengatakan, Pemprov DKI telah merencanakan untuk menambah sebanyak 200 armada Transjakarta di bulan Januari dan 600 armada di bulan Juni. Kemudian, bis sedang, seperti Metromini dan Kopaja ditambah sebanyak seribu armada.

Sistem ganjil-genap yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya rencananya akan diberlakukan sekitar bulan Maret 2013. Dengan penerapan sistem ganjil-genap itu, Jokowi optimistis kemacetan Jakarta akan terurai. "Setelah ganjil-genap, nanti keluar lagi Electronic Road Pricing (ERP). Sehingga ini harus berjalan pararel," ujar Jokowi.

Ia juga menjelaskan, peraturan sistem ganjil-genap ini hanya akan berlaku pada mobil pribadi. Sepeda motor belum. Rencananya, setelah berhasil diterapkan pada mobil pribadi, kebijakan yang sama akan diberlakukan kepada sepeda motor.

Untuk diketahui, penentuan genap dan ganjil diambil dari satu digit angka paling belakang. Angka nol akan dihitung sebagai digit genap. Sistem ganjil-genap akan diberlakukan mulai pukul 06.00-20.00 WIB setiap Senin-Jumat (kecuali Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional). Sistem ini akan diberlakukan pada wilayah yang dilalui koridor Transjakarta dan koridor utama di dalam wilayah yang dibatasi oleh jalan tol lingkar dalam kota DKI Jakarta (jalan-jalan protokol dalam kota).


Penulis: Kurnia Sari Aziza
Editor : Heru Margianto