Ikuti Gerak Cepat Jokowi, Pemkot Jakut Langsung Tata Kali Pakin

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Jakarta Utara tidak menunda-nunda program yang telah disiapkan. Mengikuti gerak cepat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pembongkaran permukiman di sepanjang Kali Pakin, Penjaringan, langsung diikuti penataan berupa pengerasan lahan di sepanjang bantaran.

"Ya, rencana ini enggak bisa ditunda-tunda lagi. Rencananya, lahan ini akan dijadikan jalan sebagai jalur alternatif menuju Pluit," kata Sekretaris Kota Jakarta Utara Yuliadi saat ditemui Kompas.com di lokasi bongkaran, Rabu (27/2/2013).

Lahan di wilayah RW 07 sepanjang Kali Pakin dibongkar untuk mencegah berulangnya banjir besar sebagaimana yang terjadi pada Januari lalu. Lokasi tersebut juga akan ditata dengan pelebaran jalan dilengkapi pemasangan lampu taman di sepanjang kali. "Sekarang dilakukan pengerasan dulu untuk pelebaran jalan. Nanti, sisi utara akan dipasang lampu sepanjang pinggir kali biar terlihat indah," ujar Yuliadi.

Selanjutnya, proyek ini akan diserahkan kepada Dinas Perhubungan yang berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum. Jalur alternatif dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di pertigaan Muara Baru. Warga dari arah Kota dan Pasar Ikan menuju Pluit bisa memanfaatkan jalur ini.

"Jadi yang ke arah utara buat kendaraan yang menuju ke Muara Baru. Yang ke Pluit bisa lewat sini biar tidak terlalu parah kemacetan di simpang Muara Baru," ujar Yuliadi.

Jalan yang melintas di Kali Pakin menuju Waduk Pluit selama ini jarang dilalui kendaraan umum. Selain karena sempitnya jalan, lokasi tersebut sebelumnya juga dipenuhi permukiman kumuh.

Pembongkaran permukiman ilegal itu dilakukan Pemkot Jakut pada Senin (25/2/2013). Sedikitnya 60 bangunan ilegal di bantaran kali dibongkar oleh aparat pemerintah setempat. Pemerintah juga tidak memberikan ganti rugi kepada warga yang menempati bangunan ilegal itu. Program ini merupakan bagian dari penataan permukiman di sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, yang direncanakan Pemprov DKI.