Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kader Muda Demokrat: Langkah Anas Tidak Terpuji!

Kompas.com - 27/02/2013, 16:58 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tindakan Anas Urbaningrum yang mundur dari jabatan Ketua Umum DPP Partai Demokrat dinilai tidak terpuji. Pernyataan Anas tentang adanya "halaman-halaman baru" dalam perjalanan partai dinilai bernada ancaman terhadap muruah partai, yakni Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu disampaikan oleh empat kader muda Partai Demokrat dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/2/2013). Empat kader muda tersebut adalah Ketua Pusat Pengembangan Strategis dan Kebijakan DPP Demokrat Ulil Abshar Abdalla, Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM Rachlan Nasidik, Biro Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat M Husni Thamrin, dan Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsuddin. Dari keempat orang itu, hanya Didi yang tak hadir dalam jumpa pers.

"Ada indikasi Anas menyediakan diri sebagai pembawa bendera pihak-pihak yang sakit hati atau tidak suka dengan SBY. Tentu saja, ini langkah politik yang sangat tidak terpuji. Kami menyayangkan," kata Husni.

Menurut mereka, semua kader Demokrat harus loyal kepada kebijakan dan langkah penyelamatan partai yang dilakukan Majelis Tinggi partai. Mereka menganggap langkah penyelamatan partai belakangan ini mengarah kepada mengembalikan "misi suci" partai, yakni partai bersih.

"Jika ada kader yang terpelanting karena proses menuju visi partai bersih ini, itu bukan didesain sebagai upaya menyingkirkan satu-dua kader tertentu. Partai harus jalan terus ke depan. Seluruh kader harus kompak luar biasa menghadapi momen politik yang menentukan di 2014 ," kata Husni.

Mereka juga berharap kegaduhan politik belakangan ini jangan mengaburkan para kader dari tujuan dan ideologi utama partai, yakni nasionalis-religius. Husni mengatakan, partai sebesar Demokrat tidak boleh kalah oleh kegaduhan sesaat.

Seperti diberitakan, Anas mengaku memiliki standar etika yang selalu dipegang. Jika ditetapkan tersangka, Anas menyatakan akan mengundurkan diri sebagai ketua umum. Dia mundur setelah ditetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, Anas menyebut situasi yang dia hadapi sekarang bukan akhir dari segalanya. Ia menyebut banyak "halaman" yang akan dibuka bersama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

    Nasional
    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

    Nasional
    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

    Nasional
    Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

    Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

    Nasional
    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

    Nasional
    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

    Nasional
    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Riyal hingga Dideportasi

    Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Riyal hingga Dideportasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com