Nara: Pak Ahok, Jangan Lukai Hati Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPD DKI Partai Demokrat Nachrowi Ramli ikut angkat bicara terkait ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kepada warga Muara Baru, Pluit, yang enggan direlokasi. Dari mulut Basuki, kerap terlontar kata-kata kontroversial yang diperuntukkan bagi warga bantaran Waduk Pluit, mulai dari komunis hingga warga miskin yang harus tahu diri.

"Mungkin itu salah interpretasi saja, mungkin maksudnya Pak Ahok enggak seperti itu," kata pria yang akrab disapa Nara itu, di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (9/5/2013).

Kendati demikian, kata Nara, bukan berarti ia mendukung ucapan Basuki. Menurut Nara, yang pernah menjadi rival di pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2012, Basuki sebagai pemimpin yang selalu didukung warganya jangan sampai melukai hati warga karena wargalah yang telah memercayainya menjadi pemimpin dan akan mendukung segala program unggulan Pemprov DKI.

"Intinya, Pak Ahok, jangan melukai hati rakyat," kata Nara singkat.

Sekadar informasi, upaya Pemprov DKI untuk merelokasi warga bantaran Waduk Pluit berjalan kurang mulus karena banyak warga yang bersikukuh tidak mau direlokasi ke Rusun Marunda. Puncaknya, pada Kamis (11/4/2013) lalu, Basuki mengancam akan melaporkan ke polisi terhadap warga yang menduduki lahan negara itu.

"Kalau enggak mau pindah, kita tangkap lapor polisi. Enak saja, memangnya komunis main duduk-dudukin. Kalau legal, tanda tangani surat perjanjian," kata Basuki.

Tak berhenti di situ, pada Senin (29/4/2013), Basuki tampak emosi ketika kembali mengetahui warga Pluit yang tetap bersikeras menduduki lahan itu. Pasalnya, Pemprov DKI telah memberikan segala fasilitas bagi para warga bantaran Waduk Pluit, seperti penyediaan rusun, Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Dikasih rusun, enggak mau. Dikasih rumah, enggak mau. Ya, kalau miskin pada tahu dirilah," ungkap Basuki.

Pernyataan itu pun ternyata berbuntut panjang. Warga Muara Baru yang tidak terima dengan pernyataan Basuki itu rencananya akan mengadu ke Komnas HAM.