Jokowi: Polisi Perlu Mengamankan Lokasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan aparat kepolisian di area Waduk Pluit diperlukan untuk memperlancar proses pengerukan waduk. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan bahwa pekerja dalam kondisi tertekan karena situasi di sana. Mereka kesulitan menjalankan aktivitasnya tanpa kehadiran polisi.

"Keberadaan polisi di sana karena pekerja takut. Mereka tidak berani memulai pengerukan karena, setiap saat, ancaman bisa datang. Sejauh ini masih aman, tidak masalah dan jangan dibesar-besarkan seperti kelihatannya panas di lapangan," kata Jokowi, Rabu (15/5/2013) di Jakarta.

Jokowi balik mempertanyakan ke wartawan, siapa yang menjamin keamanan mereka selama pengerukan berjalan jika tanpa polisi dan aparat satuan polisi pamong praja. Selama pengerukan berlangsung, Jokowi berusaha terus mengontrol langsung proyek itu. Pemprov DKI Jakarta hendak mengembalikan fungsi waduk sebagai kawasan resapan air. Persoalannya, ribuan warga saat ini masih menempati area waduk.

Keberadaan aparat berseragam itu dikomentari oleh komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Siane Indriani. Menurut Siane, warga tidak akan mengancam keselamatan pekerja di lapangan. Sebagian warga kesal karena sejauh ini belum ada titik temu pembicaraan antara mereka dan Pemprov DKI.

Kalaupun warga harus direlokasi, kata Siane, maka mereka meminta kepastian tempat tinggal. Tidak semua warga yang direlokasi bisa tinggal di rumah susun sewa yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. "Lebih baik membuka dialog yang terbuka, daripada menempatkan aparat di lokasi waduk," kata Siane.