Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Mendagri Bakal Buat Radikalisasi Makin Subur

Kompas.com - 26/09/2013, 18:03 WIB
Sandro Gatra

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyarankan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memindahkan Susan Jasmine Zulkifli, Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, disesalkan. Hal ini dapat membuat radikalisasi tumbuh subur di Indonesia.

"Mendagri tidak paham fakta bahwa radikalisasi subur dan makin berani di Indonesia akibat penegakan hukum yang lemah," kata anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Kamis ( 26/9/2013 ).

Eva menyinggung lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi hingga radikalisme. Ia mendesak pemerintah harus konsisten dalam penegakan hukum, termasuk kepada kelompok radikal yang tidak menghormati konstitusi dan hukum.

Eva menilai, sikap Gamawan juga kontraproduktif dengan program deradikalisasi pemerintah. Apalagi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Agama, kata dia, juga gagal dalam program tersebut. Akhirnya, hanya pemborosan keuangan negara.

"Saya berharap Mendagri dan Menteri Agama (Suryadharma Alie) memberi teladan bagaimana bersikap negarawan dan membuktikan hukum adalah panglima, serta negara tidak kalah dari premanisme yang tidak menghormati konstitusi," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Gamawan meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi mengevaluasi penempatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung. Alasannya, penolakan dari kelompok yang mengaku warga Lenteng Agung itu dikhawatirkan mengganggu kinerja lurah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com