Situasi tersebut dipaparkan Gubernur DKI Joko Widodo saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi VII DPR RI di Ballroom Balaikota, Senin (28/10/2013) sore hingga malam kemarin. Kepada para wakil rakyat, Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya sekaligus meminta bantuan DPR RI.
"Saat ini, kebutuhan gas untuk angkutan di DKI mencapai 13,1 micro monitoring station (MMS). Nanti setelah ribuan bus datang, kebutuhannya pasti meningkat jadi 23,1 MMS," ujar Jokowi.
"Akhir tahun sampai 2014 akan datang 1.000 bus transjakarta, 3.000 bus sedang, dan 4.000 bajaj berbahan bakar gas. Kita membutuhkan suplai BBG yang tidak sedikit, banyak," lanjutnya.
Jokowi menjelaskan, persoalan tersebut juga dikhawatirkan oleh seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Bahkan, mereka juga sempat menyarankan agar angkutan yang bakal diadakan menggunakan bahan bakar bensin saja. Namun, Jokowi bersikukuh, dengan segala dampak positif, angkutan itu tetap ber-BBG.
Jokowi mengatakan, Pemprov DKI telah meneken MoU dengan sejumlah perusahaan penyedia BBG mulai dari Perusahaan Gas Negara, Pertamina, dan bekerja sama dengan Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral. Kesanggupan mereka untuk menyediakan BBG bagi ribuan angkutan tersebut menjadi salah satu keyakinan sang gubernur akan tetap mendatangkan 8.000 angkutan ber-BBG.
"Jika memang tak cukup ya terpaksa kita akan optimalkan dengan MRU (Mobile Refueling Unit). Dicukup-cukupinlah pokoknya," kata dia.
DPR RI dorong pemerintah pusat
Salah satu anggota Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon sempat mencecar kesiapan PGN soal ketersediaan BBG di kunjungan kerja tersebut. Dalam kunjungan kerja itu, pejabat beberapa instansi seperti PGN, Pertamina, SKK Migas, BPH Migas, dan lain-lain juga turut hadir. Perwakilan dari PGN pun menyatakan kesiapan.
"Jangan bilang pasti ada Pak. Tolong diperjelas, karena ada dan pasti ada konteksnya berbeda. Jangan sampai kejadian, ada barang tapi enggak ada bahan bakar, terjadi di Jakarta," cecarnya.
Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana pun menyatakan akan membantu Pemprov DKI agar ketersediaan BBG bagi ribuan angkutan yang akan datang ke Ibu Kota lancar. Rencananya, Komisi yang membidangi energi tersebut akan memanggil sejumlah instansi terkait demi memastikan ketersedian bahan bakar gas tersebut.
"Usulan ini kami tampung, nanti akan dibicarakan lagi dengan pihak-pihak terkait. Agar penyediaan BBG bisa terpenuhi," kata Sutan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.