Batasi BBM Bersubsidi, Pemprov DKI Tergantung Pemerintah Pusat

”Pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menjadi salah satu pilihan membatasi ruang gerak mobil pribadi di Jakarta. Kami mendukung usulan Pemprov DKI, tetapi pembatasan BBM bersubsidi menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, Kamis (19/12).

Namun, sebelum usulan itu disetujui pemerintah pusat, Pemprov DKI perlu memberlakukan kenaikan pajak BBM. Pendapatan dari pajak itu bisa dikembalikan untuk perbaikan angkutan umum di Jakarta.

Pembenahan infrastruktur angkutan umum di Jakarta juga mutlak dilakukan jika pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan. Dengan cara ini, warga yang bersedia meninggalkan kendaraan pribadi memiliki alternatif untuk mobilitasnya.

Hanya saja, kelemahan pembatasan BBM bersubsidi adalah terjadinya perbedaan harga yang tajam. ”Di mana-mana perbedaan harga selalu membawa persoalan. Tugas Pemprov DKI adalah meminimalkan dampak perbedaan harga itu. Salah satunya dengan perbaikan angkutan umum,” ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin meminta Pemprov DKI perlu mengkaji secara matang soal kewenangan pembatasan, beban sektor usaha, dan layanan transportasi publik.

Salah satu skenario pembatasan adalah tidak menjual BBM bersubsidi di wilayah kota. Dengan cara ini, pengguna kendaraan pribadi diharapkan berpikir ulang apabila menggunakan kendaraan di dalam kota.

”Paling tidak, orang tidak bisa lagi mengisi BBM bersubsidi di pusat kota. Kalau mau mengisi di luar Jakarta, tidak apa-apa,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Untuk itu, awal pekan depan hal ini akan dibahas dalam pertemuan dengan tim Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

Dampak lain yang diharapkan adalah pengurangan tingkat polusi di pusat kota. Itu sebabnya, Pemprov DKI akan menambah bus transjakarta. Paling tidak agar jadwal kedatangan bus bisa 7-10 menit.

”Jika sudah ada standar pelayanan minimum dan bus cukup, kami berani menggratiskan bus transjakarta,” katanya.

Sampai akhir tahun ini, Pemprov DKI akan mendatangkan 310 bus transjakarta baru dan 346 bus ukuran sedang. Tahun depan, Pemprov DKI mempercepat pengadaan bus transjakarta melalui lelang elektronik. Targetnya, pada tahun 2014 sebanyak 1.000 bus transjakarta bisa dibeli. (FRO/NDY)