Basuki Usul KPK Lacak Asal Usul Harta Calon Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengubah sistem verifikasi kekayaan calon pejabat negara. Tidak hanya mengecek ulang, KPK juga diminta melacak asal-usul harta pejabat tersebut.

"Kalau sekarang kan ngaku punya 10 mobil, terus diperiksa dia benar enggak punya 10 mobil. Harusnya tidak cuma itu, kamu kejar dia dapat 10 mobil dari mana," ujar Basuki saat berbincang kepada Kompas.com, pekan lalu.

Pejabat pemerintah yang dimaksudnya antara lain kepala daerah sekelas gubernur, wali kota, bupati, hingga wakil rakyat, baik di DPRD, DPR, dan DPD RI. Pria yang akrab disapa Ahok tersebut juga mengusulkan agar KPK melacak apakah yang bersangkutan telah membayar pajak sesuai peraturan atau tidak. Jika tidak, maka yang bersangkutan tidak layak menempati pejabat pemerintah.

Menurut Basuki, sejak gaung reformasi didengungkan, kompetisi untuk menjadi pejabat di pemerintah sangat tinggi. Namun, Basuki menilai ada ketimpangan antara orang yang idealis berkantong cekak dan orang yang telah berkecimpung lama di dunia politik, tetapi tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada rakyat.

"Zona kontestannya belum rata. Bayangkan saja, masa bisa koruptor bersaing dengan aktivis yang masih jujur. Masyarakat kita penghasilan dua dollar (AS) per hari. Kalau si koruptor ini ngasih Rp 50.000 saja, sudah bisa jadi kepala daerah dia," kata pria yang kerap memublikasikan pendapatannya sebagai pejabat negara ke situs web tersebut.

Basuki yakin dirinya bersih dari korupsi. Seluruh kekayaan yang dimilikinya saat ini merupakan warisan dari ayahnya yang menjadi pengusaha maupun hasil dari perusahaannya sendiri di bidang tambang di kampung halamannya.

"Aku kan enggak maling. Itu semua dari bapak saya. Ada juga yang saya kerja dan saya beli. Jadi periksa saja," kata Basuki.