Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tersinggung Istilah "di-Prijanto-kan", Prijanto Telepon Ahok

Kompas.com - 10/03/2014, 08:40 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto tampaknya benar-benar tersinggung dengan pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menyebutkan kata "di-Prijanto-kan".

Menurut Prijanto, istilah itu memiliki konotasi negatif dan seluruh dunia mengetahui istilah tersebut karena sudah tersebar di hampir semua media "online".

"Saya langsung telepon Ahok, tanya apa maksud dia mengeluarkan kata-kata itu?" kata Prijanto, di kediamannya Otista, Jakarta, Minggu (9/3/2014).

Purnawirawan TNI AD itu kemudian mengatakan, Basuki langsung meminta maaf atas pernyataannya. Namun, karena sudah telanjur kesal, Prijanto pun enggan berbicara panjang lebar kepada pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Sambungan telepon itu sempat terputus karena Basuki saat itu sedang bersama para ajudannya di dalam mobil dinas.

Saat sambungan telepon tersambung kembali, Prijanto meminta Basuki untuk menghapus semua berita online yang memasukkan pernyataan Basuki, "di-Prijanto-kan".

"Kalau (berita) tidak bisa dihapus, ya jelaskan saja apa yang dia maksud. Sampai sekarang, saya belum mendapat penjelasan," kata Prijanto.

Sebenarnya, lanjut dia, istilah "di-Prijanto-kan" sudah muncul lama di laman Kompasiana. Artikel itu diunggah oleh Go Teng Shin pada Mei 2013, dan berjudul, Ahok: Pendamping atau Pesaing Jokowi.

Selain mengeluarkan istilah "di-Prijanto-kan", Go Teng Shin juga mengeluarkan istilah "di-JK-kan" (Jusuf Kalla). Kendati demikian, maksud dari Go Teng Shin membuat artikel tersebut dengan alasan yang logis dan tutur bahasa yang sopan.

Istilah "di-JK-kan" berkaca pada hubungan SBY dengan JK saat berdampingan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2004-2009, ketika akhirnya JK tidak difungsikan dengan baik. Sedangkan istilah "di-Prijanto-kan", menurut Go Teng Shin, berarti Prijanto yang diamankan dan tidak boleh berbicara oleh sang Gubernur kala itu, Fauzi Bowo.

"Ahok kan tidak, dia menyatakan seolah-olah saya ini tidak bekerja untuk rakyat. Berarti dia sudah menganggap dirinya seperti Fauzi Bowo dan Wakilnya dari PDI-P harus 'di-Prijanto-kan', ini kan gila," kata Prijanto.

Sebelumnya diberitakan, Wagub Basuki mengaku pasrah jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju menjadi capres. Dia hanya berharap akan mendapat jodoh wakil gubernur yang cocok dengannya.

"Pasti cocoklah kalau sama-sama bekerja untuk rakyat, pasti cocoklah. Kalau macam-macam, kita 'Prijanto'-kan, ha-ha-ha. Iya dong kalau tidak cocok," ucap Basuki beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika Jokowi maju sebagai calon presiden, ia harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur dan otomatis Basuki-lah yang naik sebagai gubernur.

Dalam aturan ketatanegaraan, seorang kepala atau wakil kepala daerah yang ditinggalkan oleh pasangannya yang mengundurkan diri tidak berhak untuk memilih calon pendamping. Oleh karena itu, Basuki menyerahkan semuanya kepada PDI Perjuangan yang akan memilihkannya wakil gubernur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Taruna Tingkat 1 STIP Dipulangkan Usai Kasus Penganiayaan oleh Senior

Taruna Tingkat 1 STIP Dipulangkan Usai Kasus Penganiayaan oleh Senior

Megapolitan
Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Megapolitan
Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Megapolitan
Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Megapolitan
Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut   Investasi SDM Kunci Utama

Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut Investasi SDM Kunci Utama

Megapolitan
Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Megapolitan
Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Megapolitan
Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Megapolitan
Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Megapolitan
Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Oli Tumpah Bikin Jalan Juanda Depok Macet Pagi Ini

Oli Tumpah Bikin Jalan Juanda Depok Macet Pagi Ini

Megapolitan
RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Komisi D DPRD DKI: Petugas Tak Boleh Kalah oleh Preman

RTH Tubagus Angke Jadi Tempat Prostitusi, Komisi D DPRD DKI: Petugas Tak Boleh Kalah oleh Preman

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com