Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2014, 06:11 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 19,4 persen Kartu Jakarta Pintar (KJP) terindikasi tidak tepat sasaran. Akan ada verifikasi dan pendataan ulang bagi para penerima KJP dengan perubahan pelaksana verifikasi.

"Kami sudah kumpulkan kepala bidang untuk merealisasi rencana verifikasi ulang itu," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun, Jumat (11/4/2014). Dulu, kata dia, verifikasi dilakukan oleh kepala seksi dinas pendidikan di tingkat kecamatan.

"Tidak benar itu karena tidak dekat dengan peserta didik," kata Lasro. Ke depan, ujar dia, verifikasi akan dilakukan oleh sekolah yang jelas berhubungan langsung dengan para siswa.

Minimnya kepala seksi yang menangani verifikasi, ujar Lasro, merupakan penyebab sebagian KJP tidak tepat sasaran. Dia menyebutkan, hanya ada 88 kepala seksi untuk menangani 612.000 siswa dari 3.279 sekolah negeri dan 7.108 sekolah swasta di DKI Jakarta.

Menurut Lasro, apabila verifikasi dilakukan oleh sekolah, pengawasan akan lebih mudah. Mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) itu mengatakan, guru serta kepala sekolah memiliki cukup waktu luang untuk melakukan verifikasi pendataan KJP seusai mengajar.

Lasro pun berpendapat para guru dan kepala sekolah adalah orang-orang yang paling mengenal para siswanya, termasuk siapa yang layak menerima KJP dan mana yang tidak. "Misalnya guru itu mengajar matematika dari pukul 08.00 WIB sampai 11.00 WIB, maka dia punya waktu lowong sampai pukul 15.00 WIB dan bisa digunakan memantau verifikasi faktual untuk KJP."

Terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal KJP yang salah sasaran, Lasro menginstruksikan para kepala bidang di instansinya ke lembaga swadaya masyarakat itu untuk mengambil data tersebut. 

Menurut Lasro, data dari ICW akan membantu perbaikan pendataan data penerima KJP. Dinas DKI Jakarta juga bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk Ombudsman, untuk memperbaiki data penerima KJP. Semua upaya ini, kata dia, semata untuk meminimalkan penyalahgunaan biaya operasional pendidikan, KJP, dan anggaran instansinya.

"Saya (juga) akan laporkan ke Pak Gubernur, sesuai dengan yang dilansir teman-teman media yang menyatakan bahwa penerima KJP ada yang titipan. Karena memang bagusnya verifikasi melalui jalur sekolah," kata Lasro.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pelabuhan Tanjung Priok Macet Total Hari Ini, Pengendara: Bikin Stres

Pelabuhan Tanjung Priok Macet Total Hari Ini, Pengendara: Bikin Stres

Megapolitan
Macet Total di Pelabuhan Tanjung Priok-Cilincing, Sopir JakLingko Habiskan 3 Jam Sekali Narik

Macet Total di Pelabuhan Tanjung Priok-Cilincing, Sopir JakLingko Habiskan 3 Jam Sekali Narik

Megapolitan
Kecelakaan SMK Lingga Kencana, Pengamat Transportasi : Insiden Serupa Terjadi Hampir Setiap Hari

Kecelakaan SMK Lingga Kencana, Pengamat Transportasi : Insiden Serupa Terjadi Hampir Setiap Hari

Megapolitan
Sespri Iriana Jokowi Optimistis Maju Cawalkot Bogor meski Belum Ada Partai Pengusung

Sespri Iriana Jokowi Optimistis Maju Cawalkot Bogor meski Belum Ada Partai Pengusung

Megapolitan
Walkot Tangsel Minta Sekolah Tunda Kegiatan 'Study Tour' ke Luar Daerah

Walkot Tangsel Minta Sekolah Tunda Kegiatan "Study Tour" ke Luar Daerah

Megapolitan
Dharma Pongrekun Fokus Perbaiki Syarat Dokumen untuk Maju Cagub Independen DKI Jakarta

Dharma Pongrekun Fokus Perbaiki Syarat Dokumen untuk Maju Cagub Independen DKI Jakarta

Megapolitan
Baik dan Buruk 'Study Tour' di Mata orangtua Murid, Ada yang Mengeluh Kemahalan...

Baik dan Buruk "Study Tour" di Mata orangtua Murid, Ada yang Mengeluh Kemahalan...

Megapolitan
Juru Parkir Liar Minimarket Bakal Ditertibkan, Pengamat: Siapa yang Mengawasi Keamanan Kendaraan?

Juru Parkir Liar Minimarket Bakal Ditertibkan, Pengamat: Siapa yang Mengawasi Keamanan Kendaraan?

Megapolitan
Pengemudi Ojol: Banyak Penumpang Batalkan Pesanan karena Macet di Tanjung Priok

Pengemudi Ojol: Banyak Penumpang Batalkan Pesanan karena Macet di Tanjung Priok

Megapolitan
Tak Bisa Masuk Terminal, Antrean Kontainer Masih Mengular di Jalan Raya Cilincing

Tak Bisa Masuk Terminal, Antrean Kontainer Masih Mengular di Jalan Raya Cilincing

Megapolitan
Walkot Tangsel Bakal Cabut Izin PO jika Masih Mengoperasikan Bus yang Masa Berlaku KIR-nya Habis

Walkot Tangsel Bakal Cabut Izin PO jika Masih Mengoperasikan Bus yang Masa Berlaku KIR-nya Habis

Megapolitan
Denda Buang Sampah di Luar Jam Operasional TPS Lokbin Pasar Minggu Berlaku Pekan Ini

Denda Buang Sampah di Luar Jam Operasional TPS Lokbin Pasar Minggu Berlaku Pekan Ini

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Gelar Razia, Sasar PO dan Bus yang Masa Berlaku Uji Kir Habis

Pemkot Tangsel Bakal Gelar Razia, Sasar PO dan Bus yang Masa Berlaku Uji Kir Habis

Megapolitan
Tak Ada Calon Wali Kota Jalur Independen pada Pilkada Kota Bogor

Tak Ada Calon Wali Kota Jalur Independen pada Pilkada Kota Bogor

Megapolitan
Pelabuhan Tanjung Priok hingga Jalan Raya Clincing Masih Macet Total, Didominasi Truk Besar

Pelabuhan Tanjung Priok hingga Jalan Raya Clincing Masih Macet Total, Didominasi Truk Besar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com