Ahok Sebut Banyak PNS DKI "Main" di Rusun Marunda, Ini Pengakuan Warga

Menurut warga, praktik itu sudah berlangsung sejak rusun ini diresmikan dua tahun lalu. [Baca: Ahok Marah, Dirut Bank DKI Pucat, Penghuni Rusun Marunda Tepuk Tangan]

"Itu (jual-beli) rusun memang ada banyak di sini, saya tahu semua," kata Ketua RT 014 RW 07, Christine, di Kluster B Rusun Marunda kepada Kompas.com, Jumat (5/9/2014).

Sebagai Ketua RT 014, Christine sering menemui tiap hunian di rusun ini yang tidak sesuai dengan data penghuni yang dia miliki. Beberapa di antaranya mengaku saudara, teman dekat, rekan kerja, dan kerabat dari pemilik rusun. [Baca: Ahok: Kalau Rusun Belum Beres, Yonathan Memang Harus Dipecat]

Ada juga yang mengaku bahwa dia hanya tinggal sebentar sampai pemilik resminya datang. Tidak hanya itu, banyak di antara sekian warga resmi penghuni Rusun Marunda yang melakukan kesepakatan dengan orang yang mau tinggal di sana dengan memasang tarif sejumlah uang.

Kesepakatan itu pun diakui Christine tidak dilaporkan kepada pengelola rusun. Syarat untuk dapat tinggal di Rusun Marunda ini cukup dengan kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta dan mengurus surat tanda penghuni rusun dari pengelola.

Setiap bulannya, warga di sini hanya membayar sebesar Rp 100.000 lebih untuk biaya sewa rusun dan air, sedangkan untuk listrik ditanggung sendiri. Dari pengakuan beberapa warga, ada yang menyewakan rusunnya atau mengoperalihkan rusun miliknya dengan tarif puluhan juta rupiah.