Perombakan Massal Ribuan PNS DKI Molor hingga Desember

"Mungkin (perombakan) baru bisa terlaksana 24 Desember," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di kantornya di lantai 4 Blok G, Balaikota, Senin (8/9/2014).

Ia mengatakan, Pemprov DKI masih perlu membuat peraturan gubernur (pergub) turunan dari Perda Organisasi Perangkat Daerah. Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu menargetkan dapat menyelesaikan proses verbal Pergub Organisasi Perangkat Daerah akhir bulan September ini.

Hanya saja, di dalam perombakan massal itu, PNS DKI tidak hanya dimutasi. Namun, ada pula yang distafkan maupun staf yang dipromosikan menjabat ke eselon tertentu sehingga DKI perlu melakukan tes assessment dan penempatan para staf yang ingin menjabat posisi tertentu.

Assessment ini dibutuhkan, kata dia, karena akan ada banyak pejabat fungsional yang dipindah ke struktural, begitu pula sebaliknya. Asalkan hasil penilaian sesuai, masing-masing kandidat berhak menduduki jabatan yang diinginkan.

Perombakan massal ribuan PNS DKI ini rencananya dilaksanakan bersamaan dengan peresmian Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). "Di perombakan itu, nanti ada yang masuk ke dalam keanggotaan BPTSP juga. Makanya, nanti dilaksanakan bersamaan," ujar Saefullah.

Tim asesor akan membuat jadwal untuk menguji sekitar 70 pegawai eselon II, 500 eselon III, dan 4.000 pegawai eselon IV. Untuk merealisasikan assessment ini, pihaknya menggenjot penerbitan pergub baru. "Kami harus menerbitkan 120 pergub baru," kata Saefullah.

Di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ada sebanyak 8.009 jabatan. Namun, setelah DPRD mengesahkan perda tentang organisasi perangkat daerah, jumlah jabatan itu dirampingkan, menjadi 6.826 jabatan. Dari jumlah itu, sekitar 40 persen di antaranya akan dirombak.

Berdasarkan sumber yang dihimpun Kompas.com, beberapa pejabat yang bakal menduduki posisi baru ialah seperti Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas PU DKI Juaini Yusuf menjadi Kepala Dinas PU Bina Marga (Jalan). Kemudian, Wakil Kepala Dinas PU DKI Agus Priyono menjadi Kepala Dinas PU Tata Air, Kepala Dinas Pendidikan Lasro Marbun menjadi Kepala BPKD, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Taufik Yudi Mulyanto menjadi Wali Kota Jakarta Timur, dan lainnya.