Cara Gerindra Jegal Ahok Dianggap Upaya Menciptakan Tertib Etika Berpolitik

Menurut dia, cara tersebut dapat menciptakan tertib etika dalam dunia perpolitikan di Indonesia. "Saya berpendapat bahwa gagasan Gerindra itu cukup masuk akal. Mengapa? Karena cara ini menjadi instrumen untuk menjadikan atau mempromosikan tertib etika dalam berpolitik. Tertib etika dalam berpolitik adalah cara terbaik dalam membangun partai yang responsif dan kredibel di masa yang akan datang," kata Margarito kepada Kompas.com, Jumat (19/9/2014). [Baca: Gerindra Ingin Menghentikan Karier Ahok Lewat MK]

Margarito menganggap, tertib etika sangat diperlukan dalam dunia perpolitikan di Indonesia saat ini. Sebab, kata dia, dengan adanya tertib etika, seorang politisi lebih memiliki ideologi dalam berpartai, dan tentunya, tidak akan mudah masuk atau keluar partai politik dengan sesuka hati. [Baca: Ahok Dinilai "Blunder", Wajar Gerindra Ingin Hentikan Kariernya]

"Cara itu akan mengharuskan partai menemukan kader yang benar, dan menjadi cara untuk membuat kader memiliki ideologi dalam berpartai. Ini adalah sesuatu yang saat ini hilang dalam dunia bernegara sehingga kita tidak memperoleh para politisi yang andal dalam soal etika," ucapnya. [Baca: Gerindra Ingin Menghentikan Kariernya Lewat MK, Ini Tanggapan Ahok]

Seperti diberitakan, Partai Gerindra ingin menghentikan karier Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemerintahan DKI Jakarta. Mereka ingin menjegal Ahok melalui uji materi Undang-Undang Pemerintah Daerah di Mahkamah Konstitusi.

Sedianya, DPP Partai Gerindra ingin mendaftarkan pengajuan uji materi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (18/9/2014). Namun, rencana itu ditunda.

Ketua Bidang Advokasi DPP Gerindra Habiburokhman mengatakan, partainya ingin agar ada aturan bahwa kepala daerah bisa diberhentikan jika parpol pengusung kepala daerah tersebut mencabut rekomendasi dukungan. Partainya ingin pemberhentian bisa dilakukan meski tidak semua parpol pengusung mencabut rekomendasi.

Ia lalu memberi contoh kasus Ahok di DKI Jakarta yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Partainya ingin Ahok bisa diberhentikan sebagai pemimpin DKI jika hanya Gerindra yang mencabut rekomendasi dukungan.