Pusingnya Ahok Hadapi Perlawanan SKPD

"Saya sudah laporkan (ke Jokowi). Mereka itu selama ini melakukan perlawanan, tidak mau pakai e-budgeting, tidak mau pakai ULP (unit layanan pengadaan barang dan jasa), e-katalog juga mereka main-mainin," kata Basuki kesal, di Balaikota, Rabu (5/11/2014).

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Dinas Perhubungan DKI tercatat paling buruk serapan anggarannya. Dishub itu tahun ini hanya menyerap anggaran sekitar 3,7 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 4 triliun.

Basuki mencoret pengadaan transjakarta dan bus sedang senilai Rp 3,2 triliun pada APBD 2014. Sedianya uang itu digunakan untuk pembelian 3.000 unit bus sedang dan 1.000 unit bus transjakarta.

Selain itu, rendahnya serapan anggaran SKPD disebabkan karena SKPD tidak menggunakan nilai satuan dalam mengusulkan program unggulan. "Mereka itu sering mengancam ULP, enggak pakai harga satuan, ya tidak terserap. Mereka buat dokumennya enggak benar, ULP juga banyak sabotase, servernya bermasalah, enggak tahulah saya," ujar Basuki.

Selain Dinas Perhubungan DKI, SKPD lain tercatat serapan anggarannya rendah. Seperti Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Hingga kini, dinas yang dikomandoi oleh Nandar Sunandar itu baru mampu menyerap anggaran sebesar 7,7 persen. Rendahnya serapan anggaran di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI disebabkan karena terkendalanya pembelian lahan.

Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta baru dapat menyerap anggaran sebesar 9 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6,29 triliun. Dari total dana tersebut, Rp 6,156 triliun digunakan untuk belanja langsung. Alokasi anggaran terbesar di bidang sumber daya air (SDA) dan bidang prasarana dan sarana jaringan utilitas (BPSJU).