Ahok: Saatnya Memulai Babak Baru Susun APBD yang Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan pertentangannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI bukanlah untuk menunjukkan sensasi. Hanya saja, ia ingin memperlihatkan sudah saatnya penyusunan anggaran dilakukan transparan dan alokasinya tepat sasaran. 

"Sebetulnya ini saatnya, bukan masalah Ahok (panggilan akrab Basuki) dengan DPRD. Ini saatnya kami memulai babak baru menyusun APBD yang transparan," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (5/3/2015). 

Program penyusunan anggaran melalui e-budgeting ini sudah direncanakan Basuki saat menjadi pendamping Joko Widodo memimpin Jakarta. Saat itu, Jokowi yang masih menjadi Gubernur DKI Jakarta meyakini sistem e-budgeting dapat mengontrol penyusupan maupun penggunaan anggaran.

Kemudian Basuki menceritakan masa penolakan penggunaan e-budgeting pada tahun anggaran 2014 lalu. Jokowi dan Basuki berada dalam satu ruangan dan meminta pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkumpul.

"Kami berdua senyum-senyum, pusing kami, mau pingsan. Ngebaca gitu sakit kepala satu persatu mata anggarannya. Makanya di situ, beliau (Jokowi) bilang harus pakai sistem (penyusunan anggaran), kalau mau gampang cari satu-satu anggaran, pakai e-budgeting dan kami bisa tentukan program mana saja yang tidak boleh ada di dalam APBD," kata Basuki. 

Namun, program itu belum dapat terlaksana di tahun 2014, karena masih ada penolakan dari SKPD. Awal tahun 2015, Basuki mengaku banyak menstafkan para pejabat yang menolak menyusun anggaran dengan e-budgeting.

Salah satu contoh temuan anggaran "siluman" tahun 2014 akibat tidak menggunakan sistem e-budgeting adalah anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) di 49 sekolah, yang nilainya Rp 6 miliar tiap unitnya.

"Kami masukkan Pak Lasro Marbun menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Beliau sudah memotong anggaran Rp 3,4 triliun di APBD karena 'siluman'. Eh begitu masuk APBD Perubahan, masuk anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan UPS, makanya sekarang kami tunggu polisi selidiki dari APBD perubahan sampai pemasangan (UPS) di sekolah, tender sesuai enggak. Jangan-jangan UPS-nya sudah dipasang duluan loh baru tender," kata Basuki.