Wakil Ketua DPRD Akui Terbiasa Ajukan Proyek secara "Gelondongan"

Ferrial beralasan, tidak perlunya DPRD merinci secara lengkap usulan pengadaan barang dan jasa yang mereka usulkan, sudah disetujui bersama Pemprov DKI lewat sebuah penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Hal itulah yang kemudian membuat DPRD mengajukan usulan pengadaan barang dan jasa secara gelondongan.

"Untuk besaran pendapatan belanja dan pembiayaan itu sudah kita setujui secara gelondongan dalam KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara).
Makanya ada MoU antara pimpinan DPRD dan Gubernur," kata Ferrial seperti dikutip dari video rapat mediasi antara Pemprov DKI dan DPRD yang diunggah di YouTube.

Ferrial menganggap hal itu merupakan tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Ferrial, pihak yang bertugas untuk melengkapi usulan pengadaan barang dan jasa secara satuan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

"Yang diberikan oleh DPRD kepada Gubernur tidak pernah tertulis lengkap. Terkait adanya e-budgeting, itu bukan tugas kita. Tidak ada itu dalam pembahasan. Itu tugas dari eksekutif untuk meng-input sesuai dengan program e-budgeting," kata politisi Partai Demokrat itu.

Sebagai informasi, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, sistem e-budgeting memang mengharuskan usulan pengadaan barang dan jasa diajukan pencantuman harga barang secara satuan.

Hal inilah yang menyebabkan Ahok, sapaan Basuki, disebut membuat penyerapan anggaran yang rendah.

"Dengan penerapan e-budgeting, banyak SKPD yang tidak bisa bikin (pengadaan barang) secara satuan karena kebiasaan gelondongan. Jadi, ada potensi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tinggi. Tetapi, emang gue pikirin silpa tinggi, yang penting kan uangnya tidak dipakai sembarangan," kata Basuki saat berbincang di kantor redaksi harian Kompas, Selasa (29/4/2014).