Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aduan ke Ahok, dari Curhat Negara hingga Anggota PDI-P yang Minta Dijadikan Staf

Kompas.com - 11/03/2015, 15:53 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai aduan serta permohonan bantuan disampaikan warga maupun yayasan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Tak hanya aduan serius perihal sengketa tanah atau tentang perilaku pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di wilayah, tetapi juga aduan dan permohonan warga yang "menggelitik".

Salah satu contohnya adalah seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Hongkong. Pengirim yang surat bernama Winda itu mencurahkan kegundahan hatinya kepada Basuki karena tak sedikit warga di sana yang merendahkan Indonesia. Winda berkirim surat kepada Basuki ke Balai Kota dengan tulisan tangan yang ditulisnya di sebuah kertas folio.

"Sebelumnya saya minta maaf Pak, mungkin saya terlalu berani atau tidak sopan mengirimkan surat ini. Entah majikan saya mendengar berita di TV, tiba-tiba berkata dengan saya kalau bangsa ini miskin, wah hati saya sakit banget, Pak. Saya kira cukup sekian curhatan dari saya semoga dengan ini semua bisa untuk bahan perbaikan yang berkepentingan agar Indonesia harum di mata dunia. Sekali lagi, saya mohon maaf atas kelancangan saya karena saya rasa Bapak Basukilah yang tepat menerima curhatan saya," begitu inti tulisan Winda. 

Salah seorang staf Sekretariat Gubernur DKI, Maruhal, mengatakan, jika Basuki mendapat surat curhat seperti ini, biasanya surat itu sekadar dibaca saja. Sebab, di dalam surat itu, tidak ada hal yang perlu ditindaklanjuti.

Sementara itu, Syafruddin, yang mengaku sebagai anggota PDI-P dari Sibolga, memohon agar Ahok menjadikannya sebagai staf khusus. Dalam surat itu, Syafruddin mengaku ingin membantu Basuki menyelesaikan permasalahan kemacetan di Ibu Kota.

Masih di dalam suratnya, ia mengklaim memiliki berbagai ide penyelesaian kemacetan Jakarta tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, sementara anggaran yang keluar hanya untuk pembuatan perda maupun pergub serta sosialisasi di media televisi.

Sebelumnya, Syafruddin juga pernah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Lucu-lucu surat-surat yang masuk ke sini," kata Maruhal, Rabu (11/3/2015). 

Selain dua surat tersebut, ada surat permohonan lainnya, seperti permohonan agar dijadikan pegawai negeri sipil (PNS) DKI, permohonan agar Lurah Duri Pulo jadi saksi di Polda Metro Jakarta Pusat terkait sengketa tanah, dan lain-lain.

Selain keluhan dan pengaduan warga, ada juga warga maupun yayasan yang memohon bantuan berupa dana hingga ucapan terima kasih, seperti permohonan bantuan dana kegiatan ekspedisi gunung di Nepal yang membutuhkan uang Rp 14 juta, ucapan terima kasih atas kepercayaan dukungan dan kerja sama yang telah diberikan Gubernur atas pelaksanaan ekspedisi offroad, dan lain-lain.

Dokumen-dokumen itu masuk pada saat Basuki absen dalam menjalankan aktivitasnya di Balai Kota. Selama dua hari kemarin Basuki tidak masuk, sudah sebanyak 500 surat yang harus dibaca, ditandatangani, maupun didisposisi Basuki.

Khusus untuk mereka yang meminta bantuan dana seperti pembiayaan sekolah atau kesehatan, Basuki akan memeriksanya terlebih dahulu dengan menginstruksikan staf turun ke lapangan. Jika terbukti aduan itu benar, pihaknya bakal segera membantu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com