Jika Gunakan APBD 2014, Ahok dkk Dinilai Tak Akan Rugi...

Jika ditolak, maka DKI akan menggunakan pagu anggaran di tahun 2014, sesuai aturan yang berlaku.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, opini publik dari awal pemberitaan soal pro kontra APBD hingga muncul anggaran siluman, lebih berpihak ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Keberpihakan publik ke Basuki ini mempengaruhi posisi DPRD di mata masyarakat Jakarta. "Opini publik lebih ke Ahok (sapaan Basuki). Kalau DPRD berkeras untuk menggunakan RAPBD versi mereka, (citra DPRD) akan lebih hancur," kata Refly, Jumat (20/3/2015).

Refly menerangkan, Basuki dan segenap jajarannya di eksekutif tidak akan rugi apapun jika menggunakan pagu anggaran tahun 2014. [Baca: Kalau DPRD Belum Semua Sepakat, DKI Dipastikan Gunakan APBD Tahun 2014]

Dengan adanya sistem e-budgeting, Basuki bisa lebih menyempurnakan sistem itu sehingga peluang untuk menyelipkan anggaran akan lebih sulit.

Otomatis di tahun 2016, proses penyusunan anggaran akan lebih transparan. Sedangkan untuk DPRD sendiri, akan sulit untuk menentang Basuki dengan sikapnya yang keras.

Seperti soal dugaan penggelembungan dana anggaran sebesar Rp 12,1 triliun. Basuki menegaskan, bahwa dia pun tidak akan kompromi satu sen pun untuk itu dengan DPRD.

"Jadi cara yang lebih baik adalah menempuh langkah akomodatif. Dengan menyamakan tujuan, seperti transparansi anggaran antara Pemprov dan DPRD," kata Refly.