Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tolak Perda APBD, DPRD Dianggap Ahok Tak Hargai Wapres

Kompas.com - 23/03/2015, 19:59 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama berharap Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat membujuk pimpinan DPRD untuk dapat menerbitkan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (perda APBD) 2015. 

"Kami berharap Pak Wapres bisa berhasil membujuk teman-teman DPRD. Saya sangat konsisten dengan perda (APBD 2015). Jadi, kalau ada yang mengatakan saya pengen pergub (APBD-P 2014), itu kurang ajar lho. Tetapi, kalau pakai pergub, saya juga oke," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (23/3/2015). 

Namun, ternyata, DPRD DKI telah mengirim surat penolakan penerbitan perda APBD 2015 kepadanya. Basuki mengungkapkan kekesalannya sambil menunjukkan surat yang diterimanya dari DPRD DKI Jakarta.

Surat tersebut bernomor 207/-071.762 perihal tidak menyetujui terhadap hasil evaluasi RAPBD tahun anggaran 2015.

Di dalam surat itu, juga dilampirkan keputusan pimpinan DPRD DKI Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pimpinan gabungan DPRD DKI dalam rangka koordinasi persetujuan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015 yang ditandatangani Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada 23 Maret 2015.

Keputusannya ialah tidak menyetujui Raperda APBD 2015 yang disampaikan Gubernur dan dikembalikan kepada Gubernur untuk menggunakan pergub dalam menyusun APBD tahun 2015.

"Ternyata, DPRD tidak menunggu Wapres lagi. Padahal, kan mereka tahu ada undangan pukul 16.30 dari Wapres untuk bicarakan (perda APBD). (Ketua DPRD) ini langsung tanda tangan saja kirim ke kami setelah saya pulang dari Wapres bahwa ditetapkan dengan peraturan gubernur," kata Basuki sambil menunjukkan surat yang dikirim DPRD tersebut. 

Menurut dia, sikap DPRD ini tidak menghargai upaya JK untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dia mengatakan, JK juga menginginkan penerbitan perda APBD 2015.

Sebab, sepanjang sejarah, belum pernah terjadi penggunaan pagu anggaran tahun sebelumnya atau penggunaan pergub APBD di provinsi mana pun.

"Jadi, ini DPRD ini tidak menghargai Wapres dong, bicara supaya bisa jadi perda. Apa yang dapat dilakukan oleh Wapres lagi kalau kayak begitu, kami saja sengaja menunggu (DPRD terbitkan perda dan pertemuan DPRD dengan JK). Saya saja tadinya mau kirimkan (Rapergub APBD) pukul 8.00 pagi tadinya, tetapi karena dapat telepon Wapres bilang mau panggil saya untuk mediasi, makanya kami tahan tidak kami lakukan. Tetapi, kalau sudah kayak begini, gimana coba," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Polisi Ungkap Penyebab Mahasiswa di Tangsel Bertikai dengan Warga Saat Beribadah

Megapolitan
KPU DKI Pastikan Keamanan Data 618.000 KTP yang Dikumpulkan untuk Syarat Dukung Cagub Independen

KPU DKI Pastikan Keamanan Data 618.000 KTP yang Dikumpulkan untuk Syarat Dukung Cagub Independen

Megapolitan
Ketua RW: Aktivitas Ibadah yang Dilakukan Mahasiswa di Tangsel Sudah Dikeluhkan Warga

Ketua RW: Aktivitas Ibadah yang Dilakukan Mahasiswa di Tangsel Sudah Dikeluhkan Warga

Megapolitan
Pemilik Warteg Kesal, Pria yang Bayar Makanan Sesukanya 'Nyentong' Nasi Sendiri

Pemilik Warteg Kesal, Pria yang Bayar Makanan Sesukanya "Nyentong" Nasi Sendiri

Megapolitan
Hampir Dua Pekan, Preman yang Hancurkan Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Hampir Dua Pekan, Preman yang Hancurkan Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Megapolitan
Warga Bogor yang Rumahnya Ambruk akibat Longsor Bakal Disewakan Tempat Tinggal Sementara

Warga Bogor yang Rumahnya Ambruk akibat Longsor Bakal Disewakan Tempat Tinggal Sementara

Megapolitan
Jelang Kedatangan Jemaah, Asrama Haji Embarkasi Jakarta Mulai Berbenah

Jelang Kedatangan Jemaah, Asrama Haji Embarkasi Jakarta Mulai Berbenah

Megapolitan
KPU DKI Terima 2 Bacagub Independen yang Konsultasi Jelang Pilkada 2024

KPU DKI Terima 2 Bacagub Independen yang Konsultasi Jelang Pilkada 2024

Megapolitan
Kecamatan Grogol Petamburan Tambah Personel PPSU di Sekitar RTH Tubagus Angke

Kecamatan Grogol Petamburan Tambah Personel PPSU di Sekitar RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Alasan Pria Ini Bayar Sesukanya di Warteg, Ingin Makan Enak tapi Uang Pas-pasan

Alasan Pria Ini Bayar Sesukanya di Warteg, Ingin Makan Enak tapi Uang Pas-pasan

Megapolitan
Bakal Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Tim Pemenangan Noer Fajrieansyah Konsultasi ke KPU

Bakal Maju di Pilkada DKI Jalur Independen, Tim Pemenangan Noer Fajrieansyah Konsultasi ke KPU

Megapolitan
Lindungi Mahasiswa yang Dikeroyok Saat Beribadah, Warga Tangsel Luka karena Senjata Tajam

Lindungi Mahasiswa yang Dikeroyok Saat Beribadah, Warga Tangsel Luka karena Senjata Tajam

Megapolitan
Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Pengamat: Mungkin yang Dipukulin tapi Enggak Meninggal Sudah Banyak

Taruna STIP Dianiaya Senior hingga Tewas, Pengamat: Mungkin yang Dipukulin tapi Enggak Meninggal Sudah Banyak

Megapolitan
Cegah Prostitusi, 3 Posko Keamanan Dibangun di Sekitar RTH Tubagus Angke

Cegah Prostitusi, 3 Posko Keamanan Dibangun di Sekitar RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Kasus Berujung Damai, Pria yang Bayar Makanan Sesukanya di Warteg Dibebaskan

Kasus Berujung Damai, Pria yang Bayar Makanan Sesukanya di Warteg Dibebaskan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com