Mereka bertiga mengingatkan Basuki untuk lebih menjaga etika dalam bertutur kata sebagai seorang Gubernur.
"Kami kan masih muda, kebetulan kan kami masuk DPRD juga masih belajar dan enggak tahu yang sekarang ini ribut-ribut. Makanya kami bertemu kepada Gubernur dan menyampaikan, 'Pak, ada baiknya seorang pemimpin, Gubernur, etikanya dijaga'," kata Wahyu, seusai bertemu Basuki.
Bahkan, lanjut dia, PMJ juga mengirim surat terbuka pada Basuki. Pertemuan singkat mereka dengan Basuki hanya sekadar mengingatkan permasalahan etika saja, tidak membahas hal teknis seperti kekisruhan APBD maupun hak angket.
Menurut Wahyu, Basuki menerima seluruh imbauan para anggota PMJ tersebut. "Pak Gubernur bilang, 'kalau kalian datang kepada saya (terkait) masalah etika, saya terima dan saya minta maaf juga atas hal itu'. Kami bilang juga, kami ini (anggota DPRD) baru enggak tahu dan enggak mengerti apa-apa," kata Wahyu.
Pada kesempatan itu, lanjut Wahyu, Basuki sempat menyinggung hak angket yang juga ditandatangani oleh ketiganya. Wahyu berdalih, ikut menandatangani hak angket karena ingin etika Basuki sebagai Gubernur dapat berubah lebih baik lagi.
Sebab, tujuan pengguliran hak angket, selain untuk menyelidiki dokumen rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang dikirim DKI ke Kemendagri, juga terkait etika Basuki.
Terlebih saat Basuki mengeluarkan kata tidak sopan saat wawancara langsung dengan Kompas TV, beberapa waktu lalu. "Kami suka lah pemimpin tegas. Tetapi kalau sudah mengeluarkan perkataan kasar, kotor, nah kami harus menyikapi dan menyoroti hal itu," kata Wahyu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.