Fraksi PDI-P DPRD Akui Lebih Hati-hati Tentukan Sikap soal HMP

Gembong mengatakan hal ini karena tiap fraksi mengalami gangguan stabilitas politik ketika mendukung hak angket yang lalu. "Saya yakin kalau partai sampai hari ini belum ada sikap terkait HMP, saya kira pertimbangannya adalah masalah stabilitas politik," ujar Gembong di gedung DPRD DKI, Rabu (15/4/2015).

Gembong mengatakan proses hak angket beberapa waktu lalu berdampak kepada stabilitas politik masing-masing partai. Namun Gembong tidak menjelaskan lebih lanjut tentang stabilitas politik yang terjadi di tiap partai. Hal yang pasti, kata Gembong, itu begitu mempengaruhi sikap tiap fraksi saat ini, termasuk Fraksi PDI-P.

Gembong memberi alasan partainya lebih antusias mengusulkan hak angket daripada HMP. Gembong mengatakan hak angket merupakan jalan untuk melakukan klarifikasi kepada masyarakat terhadap tuduhan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tuduhan itu seperti menyebut DPRD sebagai maling dan korup.

Setelah angket telah membuat kesimpulan, maka proses klarifikasi itu pun selesai. Penindaklanjutan ke tahap HMP harus dikaji dengan matang oleh masing-masing fraksi.

"Memang kemarin 106 anggota itu begitu tergopoh-gopoh, begitu antusias menjatuhkan pilihan kepada angket. Kalau dari PDI-P, itu semata-mata ingin memberi pandangan ke masyarakat soal yang diucapkan Ahok bawa seluruh DPRD itu maling, koruptor. Ini yang mau kita clear-kan," ujar Gembong.

"Lalu setelah itu kita ketemu dalam angket dan diputuskan apa saja menjadi kesalahan Ahok. Langkah selanjutnya masih jadi kajian. Termasuk PDIP yang sampai hari ini belum memutuskan mau melanjutkan HMP atau tidak," tambah Gembong.