Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Wacanakan Rekrut TNI-Polri Jadi Honorer, Apa Kata Mabes TNI?

Kompas.com - 21/04/2015, 14:36 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mewacanakan untuk merekrut personel TNI atau Polri sebagai tenaga honorer Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut pria yang akrab disapa Ahok ini, TNI atau Polri yang direkrut dapat membantu Pemprov DKI seperti dalam menangani masalah pedagang kaki lima.

Ahok bahkan berencana memberikan honor kepada personel TNI dan Polri yang direkrut tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menjelaskan, salah satu tugas pokok TNI selain operasi militer adalah operasi selain perang.

Di sana, TNI memang diamanatkan untuk membantu setiap pemerintah daerah (pemda) yang membutuhkan.

Rencana yang dilontarkan Ahok ini, lanjut Fuad, memang belum sampai ke pihak TNI. "Terus terang apa yang direncanakan Pak Ahok itu baru internal beliau, belum sampai ke TNI. Belum ada pembicaraann dengan kita. Tetapi, kalau ditanya apabila iya, prinsip TNI itu siap membantu pemerintah," ujar Fuad.

"Apabila pemda butuh bantuan TNI, kita akan berikan, dengan catatan tentu untuk apa dia gunakan. Jadi, memang itu salah satu tugas kita," kata Fuad ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/4/2015).

Namun, kata dia, dilihat kembali apakah rekrutmen itu sifatnya sementara atau selamanya. Jika sementara, personel yang diperbantukan tetap merupakan anggota TNI. [Baca: Ahok Berniat Rekrut Anggota TNI-Polri Jadi Tenaga Honorer, Apa Alasannya?]

Namun, jika sifatnya jangka panjang, personel TNI itu dapat dialihtugaskan. Fuad menjelaskan, sudah sering anggotanya dialihtugaskan untuk membantu institusi lain, misalnya ke Kementerian Hukum dan HAM, Telkom, Pertamina, dan lain-lain.

Menurut Fuad, apabila sudah dialihtugaskan, status personel tersebut bukan lagi merupakan prajurit TNI. "Kalau tentara sudah ditarik ke intitusi lain, dia akan dicabut dari sini atau dialihstatuskan," ujar Fuad.

Karena itu, gaji personel yang telah pindah ke institusi lain itu bukan langsung dari negara, dalam hal ini melalui TNI lagi, melainkan dari institusi yang bersangkutan.

Namun, bagi personel TNI yang membantu Pemda DKI atau kegiatan Satpol PP, Fuad mengatakan, gaji anggota yang diperbantukan itu tetap berasal dari TNI. "Jadi, tidak dobel," ujar Fuad.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

9 Jam Berdarah: RN Dibunuh, Mayatnya Dimasukkan ke Koper lalu Dibuang ke Pinggir Jalan di Cikarang

Megapolitan
Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Seorang Remaja Tenggelam di Kali Ciliwung, Diduga Terseret Derasnya Arus

Megapolitan
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis 2 Mei 2024, dan Besok: Malam Ini Hujan Petir

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Mobil Terbakar di Tol Japek Arah Cawang | Pembunuh Wanita Dalam Koper di Bekasi Ditangkap

Megapolitan
Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Perjuangkan Peningkatan Upah Buruh, Lia dan Teman-temannya Rela ke Jakarta dari Cimahi

Megapolitan
Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Cerita Suratno, Buruh yang Khawatir Uang Pensiunnya Berkurang karena UU Cipta Kerja

Megapolitan
Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Pembunuh Perempuan Dalam Koper Tak Melawan Saat Ditangkap Polisi di Palembang

Megapolitan
Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Said Iqbal Minta Prabowo Hapus UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan

Megapolitan
Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Pembunuh Wanita Dalam Koper Sempat Ajak Korban Masuk ke Kamar Hotel di Bandung

Megapolitan
Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Said Iqbal: Upah Buruh di Jakarta yang Ideal Rp 7 Juta Per Bulan

Megapolitan
Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Ikut Demo May Day 2024, Buruh Wanita Rela Panas-panasan demi Memperjuangkan Upah yang Layak

Megapolitan
Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Dua Orang Terluka Imbas Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Korban Kedua yang Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Tewas 1,2 Kilometer dari Lokasi Kejadian

Megapolitan
Rayakan 'May Day Fiesta', Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Rayakan "May Day Fiesta", Massa Buruh Mulai Padati Stadion Madya GBK

Megapolitan
Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Fahira Idris: Gerakan Buruh Terdepan dalam Perjuangkan Isu Lintas Sektoral

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com