Ahok Beberkan Banyaknya Masalah di Terminal Pulogebang

"Jalan terminal ini mesti dibikin tembus masuk ke tol. Terus ada pembebasan lahan yang belum selesai, kami suruh konsinyasi saja, enggak usah nego lagi pakai harga apraisal. Kalau belum bisa, ya kami paksa ambil di pengadilan negeri," kata Basuki di Balai Kota. 

Sebelumnya, peresmian Terminal Pulogebang direncanakan sejak Maret 2015, kemudian ditunda untuk diresmikan pada 6 Mei dan diundur kembali ke 27 Mei. 

Sama dengan Terminal Rawamangun, Basuki merencanakan menyerahkan pembangunan dan pengelolaan Terminal Pulogebang kepada pihak swasta. Hal tersebut dianggap Basuki lebih menguntungkan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak perlu mengeluarkan uang untuk memperbaiki terminal tersebut.

Terminal yang menghabiskan anggaran Rp 600 miliar ini telah dilengkapi dengan CCTV, ruang tunggu penumpang eksekutif, serta jaminan calo tidak dapat masuk ke dalam terminal.

"Saya malah mau lelang ke swasta nih," kata Basuki.

Sementara itu, Kepala Satuan Sarana dan Prasarana Terminal Pulogebang Baihaqi menjelaskan, penundaan peresmian Terminal Pulogebang karena terkendala izin operasional dari Kementerian Perhubungan. Adapun persyaratan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) lalu lintas yang belum dapat dipenuhi, pihaknya menargetkan dapat menyelesaikan proses administrasi persyaratan itu sebelum Lebaran tahun ini. 

Pihaknya juga tengah menunggu proses lelang oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk pembangunan mal dalam terminal. Sementara itu, masalah pembebasan lahan di akses keluar masuk Tol JORR yang hingga kini belum usai, lanjut dia, juga menjadi kendala operasional Terminal Pulogebang.

"Kalau untuk akses keluar masuk tol itu kewenangan Dinas Bina Marga. Memang masih terkendala pembebasan lahan di sekitar jalan itu," kata dia.