Baru Pulang Mudik, Ibu Ini Kaget Rumahnya Digusur

"Saya baru pulang mudik dari Brebes tadi malam. Tahu-tahu siangnya sudah ada pembongkaran," ujar Tarsiah sambil mengusap seekor kelinci oleh-oleh untuk putrinya.

Mantan TKI itu mengaku sudah diberitahukan terkait rencananya pembongkaran tersebut. Namun, Tarsiah mengaku tidak tahu jadwal pasti pembongkaran tempat huniannya yang dianggap ilegal.

"Sudah dikasih tahu pas bulan puasa. Tetapi kan bilangnya habis Lebaran. Enggak tahu hari apa tanggal berapa," kata Tarsiah meratapi huniannya yang dibongkar petugas.

Sementara itu, Herman, sempat mencurahkan isi hatinya di tengah pembongkaran terhadap tempat tinggalnya di kolong tol.

Dia menyesalkan program Pemerintah yang tidak berjalan maksimal. Sehingga dia terpaksa hijrah ke Ibu Kota untuk merantau.

"Saya pikir kalau pindah ke Jakarta semua program berjalan dengan baik. Soalnya, di kampung saya program satu miliar satu keluarganya, tidak efektif. Ternyata di sini (Jakarta) sama saja. Baru empat bulan, sudah digusur," ujarnya.

Lelaki yang mengaku pernah kerja di empat negara sebagai TKI itu, juga membandingkan layanan warga negara terkait sistem pendataan penduduk di Indonesia.

"Saya sudah kerja di empat negara, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Tetapi baru di Indonesia saya kesulitan membuat identitas diri. Bagaimana mau dapat rusun, kalau KTP DKI enggak ada. Pas mau bikin (KTP), malah dipersulit," ucap dia.

Saat ditanyakan kenapa dia kembali bekerja di Indonesia, Herman mengaku karena dia dianggap sudah tidak produktif lagi.

"Sebetulnya saya lebih senang kerja di luar negeri. Lebih teratur dan disiplin. Tetapi apa boleh buat, saya terpaksa pulang karena sudah dianggap tidak produktif," ujarnya.

Wandi, warga lainnya yang digusur, mengaku tidak perlu protes terkait proses pembongkaran. Meski tak memiliki KTP DKI, Wandi terhadap Pemerintah tetap menyediakan  tempat tinggal pengganti bagi dia.

"Soalnya kalau kita membangkang sama asja bohong. Jadi, ya pasrah saja. Tetapi kalau bisa kita juga disiapkan hunian. Kan kita juga sudah lama tinggal di sini," kata pria dua anak tersebut.

Salahi aturan

Bangunan semi permanen sepanjang 800 meter yang juga berada di samping Kali Angke tersebut dibongkar karena menyalahi aturan. Khususnya, pelanggaran terhadap Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Selain itu, pembangunan Pemukiman semi permanen di kawasan itu, juga tidak mendapat izin dari pemilik lahan, pihak Jasa Marga yang berada di bawah naungan Kementerian PU dan Pera RI.

"Bangunan yang dibongkar ini, selain menyalahi aturan juga menggunakan sambungan listrik ilegal sehingga rawan terjadi kebakaran yang dapat merusak struktur tol," kata Camat Penjaringan, Yani Wahyu Purwoko.

Keberadaan bangunan liar tersebut juga terlihat jelas bagi pengendara yang berlalu-lalang, dari mau pun ke Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut dia, pembongkaran di lokasi itu merupakan salah satu titik dari berbagai lokasi hunian liar yang ada di Kecamatan Penjaringan, yakni: Kali Adem, Kali Karang, Kali Air Baja, Kali Krendang, Kali Tubagus Angke, Kali Pakin, Kali Duri, Kali Asin,belakang Pos Pol Intan, dan sekitar Rusunawa Tanah Pasir.

Pembongkaran tersebut melibatkan 100 personel gabungan Satpol PP Jakarta Utara, Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara beserta empat truk sampah, Koramil Penjaringan dan Polsek Metro Penjaringan.