Ia yakin aparatur pemerintah akan bisa mengeksekusi anggaran dengan baik apabila diawali dengan niat yang baik pula. Dalam hal ini, tidak ada niat sama sekali untuk melakukan korupsi.
"Kalau nawaitu-nya dari awal tidak ada niat korupsi, ya kerjakan, tidak usah takut, kecuali tidak bisa mengerjakan atau ada niat mau korupsi," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Djarot menyampaikan hal tersebut saat acara pengarahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kepada semua pejabat pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pengarahan berisi langkah-langkah untuk percepatan penyerapan anggaran sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo.
Menurut Djarot, terhitung hingga 21 Agustus 2015, penyerapan anggaran di DKI Jakarta baru mencapai 19,2 persen. Ia sendiri heran dengan rendahnya penyerapan tersebut. Sebab, DKI Jakarta memiliki ketersediaan anggaran yang cukup tinggi.
"APBD DKI cukup besar, duitnya banyak, tapi kok belanjanya susah. Di e-catalogue kan jelas, tinggal eksekusi," ujar Djarot.
Dalam acara pengarahan tersebut, hadir pula para pejabat dari institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepala Bidang V Badan Pemeriksa Kuangan, Kapolda Metro Jaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menurut Djarot, pihak-pihak di luar Pemprov DKI diundang untuk menyamakan persepsi mengenai aturan hukum. Dengan demikian, aparatur pemerintah tidak dibayangi ketakutan akan terjerat hukum saat mengeksekusi anggaran.
"Bapak, Ibu semua punya kewenangan. Silakan digunakan kewenangan itu. Kalau ada ketakutan dan ragu-ragu menggunakan kewenangan itu, sampaikan di sini apa saja ketakutan itu," ujar mantan Wali Kota Blitar ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.