Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sistem Birokrasi ala Ahok Hilangkan Senioritas

Kompas.com - 07/09/2015, 18:36 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut sistem perampingan birokrasi melalui seleksi jabatan yang dilakukannya merupakan cara terbaik untuk memilih calon pejabat potensial.

Sejak menjadi anggota Komisi II DPR RI, Basuki telah merumuskan tes dengan menggunakan computerized adaptive testing (CAT). 

"Jadi, sistem tes itu soalnya diacak dengan orang di sebelah semuanya. Komputer yang memainkan bank soal dan hasil tesnya dikeluarkan angkanya," kata Basuki di Balai Kota, Senin (7/9/2015). 

Nilai tes kompetensi melalui CAT itulah yang dikombinasi Basuki dengan hasil wawancara bersama psikolog.

Nantinya, lanjut dia, psikolog akan memberi hasil, yakni rekomendasi "tidak disarankan untuk posisi itu" atau "dipertimbangkan untuk posisi itu".

Dalam menyeleksi pejabat DKI, Ahok, sapaan Basuki, cenderung melihat hasil dua tes tersebut meskipun masih ada aspek penilaian lainnya, yakni makalah.

"Kenapa saya tak begitu percaya makalah? Makalah mah bisa saja dia contek bikin dari orang atau beli di Kramat. Teori seseorang pintar itu belum tentu dia bisa kerja. Saya cenderung melihat tes CAT-nya yang oke dan rekomendasi psikolog," kata Basuki. 

Dia mengaku berulang kali mengambil risiko dengan memilih calon pejabat yang tes psikologinya tidak direkomendasi.

Menurut Basuki, bekerja di Dinas Perindustrian dan Energi, misalnya, hanya mengganti lampu penerangan jalan umum (PJU). Seseorang tidak perlu terlalu pintar melakukan hal itu.

Yang terpenting, bagi Basuki, adalah pejabat itu penurut, punya hati melayani, loyal, jujur, mau berusaha keras memenuhi keluhan warga, dan lain-lain.

"Itu cara tes kami sehingga ini sangat adil. Cara saya ini membuat senang para PNS DKI yang tidak punya jabatan," ujarnya. 

Sesuai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Basuki berhak merotasi dan mendemosi (menurunkan pangkat hingga menjadikan staf) para pejabat eselon.

Di samping itu, ia juga berhak mempromosikan para staf menjadi pejabat eselon. "Jadi, tidak ada lagi istilah senioritas di Pemprov DKI. Sebelumnya kan biasanya pegawai ini jangan diangkat dulu karena di dalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Masih ada pegawai yang lebih senior dan golongannya lebih tinggi. Saya tak mau tahu karena UU ASN tak mengenal siapa yang lebih senior, tetapi istilahnya siapa yang bisa melayani lebih baik," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Kecelakaan yang Libatkan Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ Diselesaikan secara Kekeluargaan

Megapolitan
Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Kronologi 4 Warga Keroyok Mahasiswa yang Beribadah di Kontrakan Tangsel

Megapolitan
Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Viral Video Pelecehan Payudara Siswi SMP di Bogor, Pelaku Diduga ODGJ

Megapolitan
Kronologi Kecelakaan Mobil Yaris di Tol Cijago Depok yang Tewaskan Petugas Kebersihan

Kronologi Kecelakaan Mobil Yaris di Tol Cijago Depok yang Tewaskan Petugas Kebersihan

Megapolitan
Jenazah Taruna STIP Korban Penganiayaan Senior Belum Dibawa ke Rumah, Keluarga Hindari 'Beban Mental'

Jenazah Taruna STIP Korban Penganiayaan Senior Belum Dibawa ke Rumah, Keluarga Hindari "Beban Mental"

Megapolitan
Polisi Sita 3 Sajam dari Pelaku Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Polisi Sita 3 Sajam dari Pelaku Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Megapolitan
Tak Ada Korban Jiwa dalam Kecelakaan Beruntun Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ

Tak Ada Korban Jiwa dalam Kecelakaan Beruntun Mobil Dinas Polda Jabar di Tol MBZ

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan Saat Bawa Penumpang, Komisaris Transjakarta Janji Evaluasi

Sopir JakLingko Ugal-ugalan Saat Bawa Penumpang, Komisaris Transjakarta Janji Evaluasi

Megapolitan
Petugas Kebersihan Tewas Tertabrak Mobil di Km 39 Tol Cijago Depok

Petugas Kebersihan Tewas Tertabrak Mobil di Km 39 Tol Cijago Depok

Megapolitan
Pemprov DKI Seleksi Paskibraka 2024, Bakal Dikirim ke Tingkat Nasional

Pemprov DKI Seleksi Paskibraka 2024, Bakal Dikirim ke Tingkat Nasional

Megapolitan
Ditampilkan ke Publik, 4 Pengeroyok Mahasiswa di Tangsel Menunduk dan Tutupi Wajah

Ditampilkan ke Publik, 4 Pengeroyok Mahasiswa di Tangsel Menunduk dan Tutupi Wajah

Megapolitan
Tanah Longsor di Perumahan New Anggrek 2 Depok Berulang Kali Terjadi sejak Desember 2022

Tanah Longsor di Perumahan New Anggrek 2 Depok Berulang Kali Terjadi sejak Desember 2022

Megapolitan
Curhat Jukir Liar di Minimarket: Orang Mau Kasih Uang atau Tidak, Saya Enggak Paksa...

Curhat Jukir Liar di Minimarket: Orang Mau Kasih Uang atau Tidak, Saya Enggak Paksa...

Megapolitan
Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Polisi Tetapkan 4 Tersangka dalam Kasus Pengeroyokan Mahasiswa di Tangsel

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com