Presiden Marah, Ruhut Minta Riza Chalid Masuk DPO Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul, meminta pihak kepolisian bergerak cepat menanggapi kemarahan Presiden Joko Widodo yang namanya diduga dicatut untuk meminta saham PT Freeport Indonesia.

Salah satu hal yang perlu segera dilakukan kepolisian, menurut Ruhut, adalah mencari keberadaan pengusaha minyak Riza Chalid.

"Riza Chalid sudah lari ke luar negeri. Harus di-DPO-kan (dimasukan ke daftar pencarian orang atau DPO)," kata Ruhut saat dihubungi, Selasa (8/12/2015).

Menurut Ruhut, pada dasarnya, kepolisian adalah lembaga penegak hukum yang langsung berada di bawah Presiden. (Baca: Luhut: Presiden Pantas Marah)

Oleh karena itu, polisi harus merespons kemarahan Jokowi dan ikut mengusut kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres ini.

"Presiden, sebagai atasan mereka, ngomong begitu, artinya sudah marah. Mereka harus cepat jemput bola," kata mantan pengacara ini.

Terlebih lagi, Ruhut melanjutkan, rekaman percakapan antara Riza, Ketua DPR Setya Novanto, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sudah menunjukkan bahwa memang ada upaya permintaan saham. (Baca: Jokowi Diminta Tidak Hanya Marah, tetapi Juga Laporkan Novanto ke Polisi)

Rekaman itu sudah diperdengarkan dalam dua kali sidang MKD. Adapun ponsel milik Maroef yang dipakai untuk merekam percakapan sudah disita Kejaksaan Agung.

"Harga diri Presiden dipermainkan, wajar kok marah. Novanto dan Riza sudah kebangetan," ucapnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly sebelumnya mengungkapkan, Riza hingga saat ini masih berada di luar negeri. Ia pergi keluar negeri beberapa hari lalu. (Baca: Lebih dari Empat Hari Lalu, Riza Chalid Tinggalkan Indonesia)

"Dia tidak di Indonesia. Punya paspor Indonesia, tetapi sudah tidak di Indonesia (sejak) beberapa waktu, empat hari lewat," kata Yasonna.

Presiden Jokowi sebelumnya meluapkan kemarahannya setelah membaca transkrip pembicaraan secara utuh antara Novanto dan Riza yang bertemu Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Jokowi baru sempat membaca transkrip pembicaraan pada Senin (7/12/2015). (Baca: Presiden Jokowi Sudah Menahan Amarah ke Setya Novanto sejak Pagi)

Pada Senin petang, Jokowi sempat memberikan pernyataan kepada media mengenai persiapan pelaksanaan pilkada serentak. Saat itu, Jokowi masih terlihat tenang.

Namun, raut wajah dan suaranya mendadak berubah ketika ditanya mengenai proses persidangan yang berjalan di MKD. (Baca: Jokowi: Tak Apa Saya Dibilang "Koppig", tetapi kalau Sudah Meminta Saham, Tak Bisa!)

"Saya tidak apa-apa dikatakan Presiden gila! Presiden sarap, Presiden koppig, tidak apa-apa. Akan tetapi, kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11 persen, itu yang saya tidak mau. Tidak bisa. Ini masalah kepatutan, kepantasan, moralitas. Itu masalah wibawa negara," ungkap Jokowi dengan nada tinggi.