Ia menyebutkan, rencana itu muncul setelah ia menilai PNS lebih mementingkan pulang cepat guna mengejar bus ketimbang mementingkan pekerjaannya di kantor.
Salah satu hal yang disoroti Ahok adalah adanya bawahan yang berani menolak tugas yang diberikan atasannya dengan alasan tidak mau ketinggalan bus jemputan.
"Ketika bosnya minta kerja, dia bilang busnya sudah nunggu, Pak, jadi kerjanya besok. Jadi, menurut dia, kerjaan enggak penting, bus yang lebih penting," kata Ahok saat pelantikan puluhan pejabat eselon 3 dan 4 di Balai Kota, Jumat (22/1/2016).
Tidak hanya itu, Ahok juga menyesalkan adanya permasalahan lain, mulai dari pungutan liar, perundungan (bully) yang dilakukan PNS senior terhadap PNS yunior yang menduduki kursi bus, hingga adanya pejabat yang menggunakan bus, walaupun sudah mendapatkan tunjangan transportasi.
Hal itulah yang membuatnya semakin ingin menghapus layanan bus jemputan. "Mending busnya kita pakai buat orang antar jemput keluar dari kereta aja. Kalau bapak ibu yang sudah malas naik bus minta kerja di wilayahnya, di PTSP," ujar Ahok.
Penghapusan bus jemputan untuk PNS DKI pada awalnya direncanakan dimulai pada 25 Januari.
Namun, berdasarkan surat edaran terbaru yang dikeluarkan Sekretaris Daerah Saefullah, layanan bus jemputan PNS batal ditiadakan. Hanya saja, waktu penjemputannya yang dimundurkan dari sebelumnya pukul 16.00 menjadi pukul 17.00-17.30.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.