"Kalau ada oknum PNS, kami pecat, gampang," kata Basuki di Balai Kota, Selasa (16/2/2016).
(Baca: Ahok Sebut Penutupan Kalijodo Tak Perlu SP3)
Meski demikian, dia melanjutkan, belum ada PNS DKI yang terbukti membekingi kawasan yang dinilai rawan prostitusi dan premanisme tersebut.
Sebelumnya, Basuki menengarai ada oknum yang membekingi kawasan hiburan malam di Kalijodo.
Sebab, menurut Basuki, kawasan tersebut bisa bertahan meskipun beberapa kali ditertibkan.
"Kalau enggak ada oknum terlibat, enggak mungkin Kalijodo bisa bertahan begitu lama. Kalijodo jangan dilihat kecilnya begitu, loh," kata Basuki.
Basuki mengatakan bahwa kawasan Kalijodo sedianya menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Namun, kawasan itu disalahgunakan dengan mendirikan bangunan liar.
Bangunan itu disewakan untuk usaha kafe yang diwarnai perjudian serta prostitusi. (Baca: Daeng Azis Protes Penempelan SP1 Penertiban Kalijodo)
Rencananya, penertiban Kalijodo dilaksanakan bulan ini, atau sebelum penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI pada Maret mendatang.