Hal ini berbeda dengan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat ini.
"Waduhh... Beda banget dong kayak bumi sama langit. Jokowi top-top-top, kalau si Ahok (sapaan Basuki) otoriter," kata Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (19/2/2016).
Dalam melaksanakan penertiban permukiman kumuh, kata Lulung, Ahok selalu mengikutsertakan aparat kepolisian dan TNI.
"Saya harap tentara sama polisi sadarlah. Bahaya nih si Ahok telah membentuk opini agar polisi dan TNI jauh dengan rakyat. Jangan ngumpet dong, gimana sih si Ahok," kata Lulung.
Ketika melaksanakan kebijakan penertiban permukiman kumuh, Jokowi dahulu kerap berkomunikasi dengan warga.
Bahkan, tak jarang, Jokowi mengundang warga korban penertiban datang ke Balai Kota dan makan siang bersama. Hal itu yang dilakukan Jokowi kepada warga bantaran Waduk Pluit.
Sementara itu, Ahok menolak berdialog dengan warga. Sebab, kata Ahok, seharusnya warga menyadari menduduki lahan negara.
Meski demikian, pembongkaran bangunan liar dilakukan dengan mekanisme yang ada, mulai dari sosialisasi, pelayangan tiga kali surat peringatan, dan surat perintah bongkar (SPB).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.