Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Populi Center: Elektabilitas Ahok dan Yusril Sama-sama Naik

Kompas.com - 25/04/2016, 17:52 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com  Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meningkat meski saat ini polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan dugaan suap reklamasi pantai utara Jakarta sedang mengemuka. Peningkatan elektabilitas itu diketahui berdasarkan hasil survei yang dilakukan Populi Center pada April 2016.

Survei dilakukan dengan pertanyaan terbuka atau top of mind, "Jika Pilkada DKI Jakarta dilakukan hari ini, siapa yang paling layak dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta?"

"Temuan menarik dari survei ini adalah meski diterpa kontroversi, elektabilitas Ahok sedikit naik dibanding bulan Februari 2016, yaitu dari 49,5 persen menjadi 50,8 persen," kata peneliti Populi Center, Nona Evita, di kantor Populi Center, Jalan Letjen S Parman, Jakarta Barat, Senin (25/4/2016).

Survei ini dilakukan terhadap 400 responden di enam wilayah DKI Jakarta. Peningkatan elektabilitas juga terjadi pada nama lain yang digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur DKI, yakni Yusril Ihza Mahendra. Bahkan persentase kenaikan elektabilitas Yusril lebih besar dibanding Ahok.

"Yusril menempati tempat kedua dan persentasenya naik dari 3 persen menjadi 5 persen pada bulan April," kata Nona.

Di peringkat selanjutnya ada pengusaha Sandiaga Uno serta mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault. Keduanya mendapat persentase elektabilitas sebesar 1,5 persen.

Elektabilitas Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau Emil justru menurun drastis. Turunnya elektabilitas Emil diduga dipicu pernyataannya yang tidak akan mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Elektabilitas Ridwan Kamil turun dari 7 persen pada bulan Februari menjadi 1 persen pada bulan April," kata Nona.

Sementara sebanyak 32,8 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Sebanyak 7,8 persen responden lainnya menjawab bakal calon gubernur lainnya, seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Survei itu dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 15-21 April 2016. Ratusan responden ini dipilih secara acak bertingkat atau multistage random sampling, dengan margin of error lebih kurang 4,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Syarat Calon Independen Ancam Demokrasi? (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

Megapolitan
Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

Megapolitan
Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

Megapolitan
Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

Megapolitan
3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

Megapolitan
Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

Megapolitan
BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

Megapolitan
Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

Megapolitan
Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

Megapolitan
Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

Megapolitan
Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

Megapolitan
Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

Megapolitan
Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

Megapolitan
KPAI Minta Polisi Kenakan UU Pornografi ke Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar

KPAI Minta Polisi Kenakan UU Pornografi ke Ibu yang Rekam Anaknya Bersetubuh dengan Pacar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com