Yusril Minta Status Otonomi DKI Jakarta Dihapus jika Dirinya Terpilih

JAKARTA, KOMPAS.com - Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang berambisi jadi gubernur DKI Jakarta, mengatakan jika terpilih dalam Pilkada DKI tahun depan, ia akan mengusulkan agar pemerintah menghapus status daerah otonomi Provinis DKI Jakarta.

Menurut Yusril, kewenangan yang tumpang tindih antara Jakarta sebagai daerah otonomi dan Jakarta sebagai ibu kota negara, membuat masalah-masalah mendasar di Jakarta sulit diselesaikan.

"Persoalan seperti banjir, macet dan urbanisasi adalah masalah dasar yang sudah akut, tapi persoalan sebenarnya adalah apabila status daerah khusus ini masih seperti sekarang bakal menimbulkan banyak kendala. Mau diselesaikan oleh pusat ternyata kewenangan DKI dan sebaliknya," kata Yusril di kantor DPD partai Demokrat di Jakarta Timur, Minggu (22/5/2016).

Yusril mencontohkan saat dirinya menjadi panitia konfrensi Asia-Afrika di Bandung. Ada wacana untuk meliburkan seluruh kegiatan di DKI selama 3 hari demi mengatur arus lalu lintas. Namun menurut Yusril niat tersebut sulit direalisasikan karena kewenangan bukan milik pemerintah pusat tetapi sepenuhnya kewenangan Pemprov DKI.

Contoh lain ketika Yusril yang menjabat Menteri Sekretaris Negara pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur DKI Sutiyoso mengusulkan agar upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI diadakan di halaman Monumen Nasional (Monas). Menurut Yusril, saat itu jika SBY menyetujui upacara kemerdekaan diadakan di Monas, maka itu bukan lagi upacara kenegaraan tetapi sudah diambil oleh Pemprov DKI.

"Jadi saya seloroh dengan Pak SBY, 'Pak kewenangan kita hanya sebatas pagar istana saja ya'," ujar Yusril.

Jika jadi gubernur DKI Jakarta, Yusril akan mengusulkan Jakarta yang merupakan Ibu Kota Negara langsung ditangani pemerintah pusat. Lalu ada kementerian khusus untuk menangani urusan Jakarta, serta ada Komisi Ibu Kota di DPR RI.