Rekomendasi BPK Atas Laporan Keuangan DKI 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan sejumlah rekomendasi atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Rekomendasi diberikan setelah BPK menilai ada tiga penyebab yang membuat laporan keuangan Pemprov DKI 2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, mengatakan, rekomendasi yang mereka berikan adalah penggunaan sistem aplikasi untuk pencatatan piutang pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Moermahadi mengatakan hal itu saat rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksana (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015 di Gedung DPRD DKI, Rabu (1/5/2016).

Ia menilai sistem itu dapat menjamin validitas data jumlah wajib pajak beserta jumlah kewajibannya.

"Sistem aplikasi yang dapat menjamin validitas data jumlah wajib pajak beserta jumlah kewajibannya bertujuan agar sesuai ketentuan dan kebutuhan pencatatan berbasis aktual," kata dia.

Rekomendasi kedua yang diberikan adalah mengkonversi kewajiban pengembang membangun fasos fasum dan kewajiban pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah ke dalam bentuk uang.

"Tujuannya untuk mengoptimalkan perolehan hak Pemprov DKI yang sesuai kebutuhan pencatatan berbasis aktual," kata Mooermahadi.

Adapun rekomendasi ketiga yang diberikan BPK adalah pencatatan siklus akuntansi dan penggunaan sistem informasi akuntasi berbasis aktual.

"Pemprov DKI juga harus menyelesaikan inventarisasi seluruh aset, meningkatkan koordinasi antar SKPD selaku pengguna barang dengan BPKAD selaku pengelola barang, dan menyelesaikan sengketa aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Moermahadi.

Moermahadi menegaskan, pejabat yang terkait dengan temuan BPK wajib segera memberikan penjelasan ke BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan pemeriksaan diterima.