Kemiskinan di Jakarta Meningkat Dinilai karena Rendahnya Penyerapan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menilai meningkatnya angka kemiskinan di Jakarta, sebagaimana ditunjukkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), merupakan dampak dari rendahnya penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Taufik, rendahnya penyerapan membuat perekonomian tak berjalan, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

"Akibat penyerapan rendah, ekonomi tidak bergerak. Sederhana teorinya. Solusinya sebenarnya penyerapan harus tinggi. Karena penyerapan itu yang menggerakan ekonomi, menggerakan masyarakat. Kan APBD memang untuk itu," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/7/2016).

Menurut Taufik, pembangunan dengan APBD tidak bisa disamakan dengan pembangunan dengan dana swasta yang selama ini diandalkan pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, terlalu mengandalkannya pembangunan dari dana swasta membuat roda pemerintahan terlalu diatur pihak swasta.

Ia kemudian mencontohkan penggusuran permukiman kumuh di Jakarta yang diyakininya erat kaitannya dengan proyek swasta.

"Gusur-gusur tuh apa, kan buat orang kaya tuh. Orang miskinnya tambah miskin. Ketika dia dipindah ke rumah susun, tiga bulan dia enggak mampu bayar sewa dia diusir. Enggak tahu tinggal di mana, tambah miskin kan."

BPS baru saja merilis data jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta. Data tersebut menunjukkan, pada Maret 2016 jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 384.300 orang atau 3,75 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Ibu Kota.

Jumlah itu lebih tinggi dari jumlah pada September 2015 yang mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari jumlah keseluruhan penduduk.

Sementara itu, penyerapan APBD DKI 2015 diketahui hanya mencapai 67 persen dari keseluruhan total anggaran sebesar Rp 69,28 triliun. Penyerapan anggaran baru terjadi menjelang tutup tahun. Karena sampai awal Desember, penyerapan APBD DKI 2015 masih sekitar 38 persen.