Ahok Ingin Cagub dan Cawagub Diwajibkan untuk Buktikan Asal-usul Hartanya

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai perlunya bakal calon gubernur yang bertanding pada pilkada diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta mereka berasal dari sumber yang sah secara hukum.

"Gampang banget kok, semua yang jadi calon harus bisa buktikan hartanya dari mana. Pernah kerja apa dulu, hartanya dari siapa, biaya hidupmu berapa," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (6/9/2016).

(Baca juga: Ahok: Kalau Saking Takutnya Sama Petahana, Dibikin 1 Periode Saja Semua)

Jika calon tersebut memiliki banyak harta kekayaan yang tidak jelas sumbernya, kata Ahok, maka calon itu bisa langsung dilarang untuk ikut pilkada.

Sebab, menurut dia, calon yang tidak jelas asal-usul hartanya tersebut rawan melakukan tindak pidana korupsi apabila terpilih sebagai kepala daerah.

Ahok pun menilai bahwa aturan mengenai kewajiban cuti kampanye bagi bakal calon gubernur petahana sedianya tidak dijadikan acuan untuk menyamakan kedudukan di lapangan pertandingan antara petahana dan penantangnya.

Kepala daerah yang korup, lanjut dia, justru akan senang jika harus cuti. Dengan demikian, kepala daerah itu bisa meninggalkan pekerjaannya, tetapi tetap menerima gaji.

"Makanya, justru harusnya kalau mau bikin rata pertandingan, semua harus bisa buktikan hartanya dari mana. Itu baru rata," ujar dia.

(Baca juga: Ahok Tidak Percaya PNS dari Kemendagri yang Akan Jadi Plt jika Dia dan Djarot Cuti Kampanye)

Ahok mengatakan, substansi aturan cuti kampanye inilah yang tidak tepat.

Ahok tengah mengajukan uji materi atas pasal pada UU Pilkada yang mengatur soal kewajiban cuti kampanye bagi petahana.