"Bantuan untuk Pendidikan Tak Dirasakan Warga Bantargebang"

BEKASI, KOMPAS.com - Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (AMPP) yang mengaku mewakili warga Bantargebang mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi untuk bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak yang terdampak timbunan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Ketua AMPP, Abdul Somad, mengatakan bahwa ada lima poin tuntutan yang dilayangkan pihaknya kepada pemerintah daerah.

(Baca juga: Ahok: Enggak Ada Cerita Swasta Kelola TPST Bantargebang)

Poin-poin tersebut di antaranya, tuntutan bagi pemerintah daerah untuk membangun gedung sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK dengan standar internasional dan pembebasan seluruh biaya operasional sekolah.

Mereka juga menuntut pemerintah daerah menyediakan sarana angkutan berupa bus sekolah di masing-masing kelurahan, pengadaan program beasiswa untuk siswa berprestasi ke jenjang universitas, dan penyelenggaraan program kejar paket A, B, dan C secara gratis.

"Kami minta pemerintah daerah mendengar keinginan itu. Karena bantuan untuk pendidikan tidak dirasa oleh masyarakat Bantargebang," kata Abdul kepada wartawan pada Kamis (13/10/2016).

Abdul menilai, selama ini lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) di tingkat kelurahan hanya fokus di sektor pembangunan di wilayah setempat, seperti pembangunan jalan, masjid, dan posyandu.

Padahal, kata dia, masih banyak anak di sana yang tidak mendapat pendidikan secara layak. 

Bahkan, kata dia, uang kompensasi bau (community development) yang diterima warga sebesar Rp 300.000 per bulan dianggap kurang.

"Itu saja dipotong Rp 100.000 untuk pembangunan infrastruktur di wilayah setempat. Sementara sisa uangnya digunakan untuk keperluan lain seperti membeli air karena kualitas air di sana tidak bagus," kata Abdul.

(Baca juga: Ahok Ingin Bekasi Gunakan TPST Bantargebang Saat DKI Sudah Punya ITF )