Kementerian PUPR Diminta Audit 5 Proyek Rusun yang Dihentikan Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menurunkan tim teknis untuk memeriksa pembangunan rumah susun di lima lokasi yang pembangunannya dihentikan Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

Dia ingin ada hasil kajian yang bisa digunakan untuk menentukan lanjut atau tidaknya proyek tersebut.

Sumarsono mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait permintaannya itu.

"Kita perlu audit teknis dan memberikan second opinion sebagai dasar untuk stop atau lanjut," kata Sumarsono di Balai Kota, Senin (7/11/2016).

(Baca: Ahok: Daripada Dapat Rusun Jelek, Mending Saya Stop)

Pembangunan rumah susun di lima lokasi yang pembangunannya dihentikan Ahok masing-masing berlokasi di Cakung Barat, Rawa Bebek, Lokbin Semper, Marunda dan Jalan Raya Bekasi.

Dihentikannya pembangunan karena Ahok menilai ada kesalahan prosedur dalam proses pembangunannya. Tak ingin mendapatkan rusun dengan kualitas fisik bangunan yang buruk, Ahok kemudian memutuskan menghentikan proyek pembangunannya rusun tersebut pada Oktober lalu.

Pada Sabtu (5/11/2016), Sumarsono mengunjungi pembangunan rumah susun di Rawabebek dan Marunda. Dari pengamatannya, ia menilai proses pembangunan sudah mencapai 57 persen. Kontrak pembangunannya baru akan selesai pada 15 Desember mendatang.

Menurut Sumarsono, kontraktor proyek sudah menyatakan sangggup menyelesaikan pembangunan 100 persen sampai batas waktu habisnya kontrak.

Namun, ia menegaskan tidak akan mengambil keputusan sebelum adanya hasil kajian tim dari Kementerian PUPR.

"Karena persoalan pokok adalah kualitas bangunan, solusinya disetop sementara atas arahan Pak Ahok. Maka saya kira saya tidak bisa langsung tiba-tiba melanjutkan atau apa tanpa instrumen lain," ujar pria yang biasa disapa Soni ini.

Soni mengatakan permintaan agar Kementerian PUPR melakukan kajian dilatarbelakangi adanya 11.000 calon penghuni rusun yang menantikan kejelasan terhadap nasibnya.

"Mereka menanyakan setiap harinya kapan kapan. Kalau stop tentu memperlama penyediaan buat mereka," kata Soni.

Soni mengaku tidak tahu apa hasil kajian yang nantinya direkomendasikan Kemen PUPR. Kalaupun nantinya kajian menyatakan untuk tidak melanjutkan pembangunan, ia mengatakan akan mengadakan lelang ulang pada akhir tahun ini. Nantinya, anggaran proyek akan dimasukan dalam APBD 2017.

(Baca: Pembangunan 524 Unit Rusun di Jakarta Selesai Tahun Ini)