Ahok: Dulu yang Eselon III dan IV Enggak Lapor Harta, padahal "Nyolong" Paling Gede

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengatakan bahwa solusi paling baik untuk memberantas korupsi adalah dengan menerapkan transparansi.

Ahok mengaku telah menerapkan prinsip transparansi itu hingga ke tingkat paling bawah, seperti lurah dan camat, selama ia memimpin Ibu Kota.

"Saya mulai meminta semua pejabat eselon hingga eselon IV hingga lurah itu melaporkan LHKPN sehingga saya tahu persis lurah ini kekayaannya berapa," ujar Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Selasa (6/12/2016).

"Dulu (pejabat) eselon IV enggak perlu lapor, padahal nyolong paling gede itu di eselon IV dan eselon III," tambah Ahok.

(Baca juga: Cerita Ahok Tolak Sogokan Arloji "Richard Mille" dari Anak Buahnya)

PNS di tingkat kelurahan dan kecamatan, kata dia, paling rawan melakukan tindak pidana korupsi karena banyaknya proyek yang bersinggungan langsung dengan warga.

Lurah dan camat juga dinilainya paling dekat dengan warga sekitar sehingga rawan ditawari uang suap untuk berbagai perizinan.

Ahok mengatakan, semua pejabat pemerintah harus bersedia transparan dalam hal pemberian izin. Mereka juga harus bersedia membuka semua data kepada masyarakat umum.

Ahok juga menyampaikan, hal itulah yang selalu dia contohkan kepada PNS DKI dengan cara menyebarkan isi rapat-rapat di Pemprov DKI Jakarta melalui YouTube.

Ahok menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk setiap transaksi di Pemprov DKI.

(Baca juga: Nasihat Relawan kepada Ahok...)

Menurut Ahok, semua itu adalah upayanya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Karena kalau siapa pun yang mau jadi pejabat, dia harus jadi orang yang paling banyak melayani," ujar Ahok.