JAKARTA, KOMPAS.com — Calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menjelaskan alasannya tidak bisa lagi melanjutkan program kampung deret. Basuki mengatakan, hal ini karena tidak ada lagi tanah negara yang bisa digunakan untuk mendirikan kampung deret.
"Kenapa kita berhenti? Karena enggak ketemu tanah lagi. Kalau kamu dudukin tanah negara yang lahan hijau, enggak bisa dong bikin kampung deret," ujar Ahok di Cibubur, Jakarta Timur, Senin (16/1/2017).
Ahok mencontohkan kampung deret di kawasan Petogogan. Kampung deret di sana awalnya dibuat untuk pegawai yang bekerja di Kebayoran. Meski merupakan tanah negara, kawasan itu bukan jalur hijau.
Pemerintah pun bisa membuatkan kampung deret dan memberikan sertifikat untuk warga. Ini berbeda dengan pinggir sungai yang merupakan jalur hijau.
"Kenapa sekarang enggak bangun lagi? Mana yang ada tanah negara lagi? Kalau ada, ya kami kasih. Sekarang enggak ada, enggak ketemu lagi," kata Ahok.
Dalam debat, calon gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, menanyakan janji membangun kampung deret yang dikampanyekan saat Ahok maju menjadi cawagub untuk mendampingi Joko Widodo pada Pilkada DKI 2012. Menurut Anies, janji untuk membangun kampung deret bahkan dijadikan kontrak politik.
"Izinkan saya mengingatkan bahwa lima tahun lalu pernah ada janji dan janji itu mengatakan akan dibangun kampung deret di pinggir-pinggir sungai. Di mana janji itu? Di mana kontrak politik yang ditandatangani itu?" tanya Anies.
Baca: Ini Alasan Ahok Tak Bangun Kampung Deret di Bukit Duri
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.