Disdik DKI Kaji Permendikbud Tentang Komite Sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan, pihaknya masih mengkaji penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam aturan itu disebutkan pihak sekolah diperbolehkan menggalang dana dan sumber daya pendidikan dan atau sumbangan. Adapun sebelumnya, Pemprov DKI tak mengizinkan pihak sekolah memungut iuran atau sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

"Dinas pendidikan belum punya sikap apapun. Makanya perlu dikaji dulu," ujar Bowo, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/1/2017).

Meski kajian itu masih dilakukan, Bowo mengatakan, Pemprov DKI telah memberikan fasilitas pembiayaan pendidikan yang mencukupi untuk sekolah-sekolah di Jakarta. Pembiayaan itu seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Untuk BOP, setiap siswa jenjang SD mendapatkan bantuan sebesar Rp 60.000 per bulan, tingkat SMP Rp 110.000 per bulan, dan tingkat SMA sebesar Rp 400.000.

"(Permendikbud) Itu berlaku nasional, sementara Jakarta sudah punya sikap sendiri terhadap pembiayaan. Kami kan mencoba menghitung kebutuhan dasar dari BOP itu sudah difasilitasi," ujar Bowo.

(Baca: Aturan Baru soal Komite Sekolah Dikritik, Ini Kata Kemendikbud)

Permendikbud No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah ditandatangani 30 Desember 2016. Permendikbud tersebut sempat menuai kritik karena dianggap memberi lampu hijau bagi pihak sekolah untuk melakukan pungutan.

Polemik tersebut dipicu oleh bunyi pasal 10 dalam Permendikbud 75 tahun 2016 mengenai penggalangan dana yang dapat dilakukan oleh Komite Sekolah demi pengembangan kualitas sarana, prasarana, dan pendidikan di sekolah.

Namun, hal tersebut dibantah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 “Pada intinya Permendikbud ini sebenarnya bukan legitimasi terhadap pungutan tetapi sebagai rambu-rambu mengenai peran Komite Sekolah. Latar belakangnya untuk mendorong mutu layanan pendidikan, salah satunya revitalisasi peran Komite Sekolah yang selama ini kurang tajam. Namun dengan prinsip gotong royong,” ujar Irjen Kemendikbud Daryanto dalam konferensi pers di Graha I Kompleks Kemendikbud, Senin (16/1/2017).