Cara KPU DKI Antisipasi Kecurangan pada Pilkada DKI 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 diawasi oleh berbagai pihak. Karena itu, kemungkinan kecurangan pada saat pemungutan suara pada 15 Februari 2017 akan dapat diantisipasi.

"Di setiap TPS ada saksi pasangan calon, seluruh pasangan calon akan mengirimkan saksinya di setiap TPS, itu dari awal sampai dengan akhir," kata Sumarno di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (9/2/2017).

Selain saksi dari pasangan calon, pemungutan suara di tiap TPS juga akan diawasi oleh pengawas TPS yang merupakan bagian dari Bawaslu DKI Jakarta. Pemungutan dan penghitungan suara juga akan dilakukan secara terbuka. Masyarakat bisa turut mengawasi dari luar TPS.

"Dengan cara semacam itu, berbagai upaya kecurangan, manipulasi, dan sebagainya moga-moga dapat dideteksi lebih awal dan Insya Allah itu kemudian bisa dihindari," kata Sumarno.

Komisioner KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, mengatakan, upaya pencegahan kecurangan juga telah dilakukan KPU DKI dengan mengadakan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), panitia pemungutan suara (PPS), hingga panitia pemilihan kecamatan (PPK).

"Pencegahan kami sudah bimtek, tiga orang dari tujuh KPPS (di tiap TPS), PPS, PPK, berkali-kali semua sudah kami sampaikan kepada mereka," kata Betty.

Selain itu, seluruh penyelenggara pemilu juga membuat dan menandatangi surat pernyataan bahwa dirinya imparsial, independen, dan akan menjalankan tugas secara profesional. Apabila ada dugaan kecurangan yang ditemukan, lanjut Betty, siapa pun bisa melaporkannya ke Bawaslu atau KPU.

"Dugaan kecurangan, pre-election, hari H, setelah itu, bisa laporkan. Kalau itu dugaan pidana, laporan ke sentra gakkumdu, ada polisi, kejaksaan, dan Bawaslu. Kalau ada kesalahan administrasi, sampaikan kepada kami," kata Betty.