DPRD DKI Mulai Susun Nama Anggota Pansus MRT

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DRPD DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, pihaknya masih menyusun nama-nama anggota DPRD DKI yang akan masuk dalam susunan panitia khusus (pansus) untuk membahas tambahan biaya perpanjangan jalur mass rapid transit (MRT) Bundaran HI-Ancol Timur.

Triwisaksana menjelaskan, setelah pansus tersebut terbentuk, Pemprov DKI Jakarta, PT MRT, PT KAI, serta dari Bappenas dan Kementerian Keuangan, akan diminta hadir untuk membahas proyek pembangunan MRT itu.

"Lagi dimintakan nama-nama dari fraksi agar bisa segera dibentuk supaya pembahasan bisa lebih cepat. Kami masih susun dulu nama-namanya," ujar Triwisaksana di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

Triwisaksana menjelaskan, pembentukan pansus itu diperlukan sebelum DPRD DKI mengambil sikap resmi terkait permohonan tambahan biaya sebesar R 11,7 triliun yang diajukan PT MRT.

Menurut politisi PKS itu, pinjaman dengan angka sebesar itu harus dikaji serius agar tak terbuang hanya untuk  jalur yang juga telah memiliki moda transportasi sejenis kereta rel listrik atau commuter line.

Terkait kekesalan Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terhadap pembentukan pansus, Triwisaksana enggan berkomentar banyak. Menurut dia, pembentukan pansus tidak menyalahi aturan dan ditargetkan terbentuk pada pekan depan.

"Kan pansus mekanismenya biasa diatur oleh peraturan pemerintah dan tata tertib. Kalau nggak dibentuk pansus malah (bisa terjadi) kesalahan," ujar Triwisaksana.

(Baca: Ahok Kesal terhadap DPRD DKI gara-gara MRT)

Ahok sebelumnya mempertanyakan sikap anggota DPRD DKI Jakarta yang akan membentuk pansus untuk mengkaji usulan terkait penambahan dana dan perpanjangan rute MRT.

"Kalau kamu (DPRD) enggak setuju (perpanjangan rute), kamu mau pasang (bangun depo) dimana? Kalau (bangun depo) di Kampung Bandan, lahan punya KAI enggak beres gimana," kata Ahok kepada wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2017) malam.

PT MRT mengajukan tambahan biaya perpanjangan jalur yang sebelumnya dari Bundaran HI-Kampung Bandan, diubah menjadi Bundaran HI-Ancol Timur. Biaya pinjaman yang diajukan sebesar Rp 11,7 triliun.