Anies: "Open Governance" Itu Juga soal Partisipasi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa sistem open governance tidak hanya soal keterbukaan informasi oleh pemerintah, tetapi juga persoalan partisipasi publik.

"Yang disebut dengan open (governance) itu juga proses partisipasi-nya juga, bukan hanya ada teknologi," kata Anies, saat ditemui di sela kampanye di Batu Ampar, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (26/3/2017)

Anies sebelumnya menyindir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menyebut bahwa di Jakarta belum diterapkan sistem open governance.

(Baca juga: Jawab Tudingan Anies, Timses Sebutkan "Open Governance" ala Ahok-Djarot)

Menurut Anies, dalam pemerintahan, yang paling penting yakni interaksi antara pemerintah dan warganya, misalnya dalam menyusun kebijakan.

"Di situlah kekuatan open government," ujar Anies, hari ini. 

Ia mengatakan, soal keterbukaan akses informasi ke publik merupakan hal biasa dalam open governance.

Menurut dia, yang perlu dipertanyakan adalah ada tidaknya keterlibatan warga dalam kebijakan pemerintah.

Anies pun berjanji, ia akan menerapkan open governance jika terpilih dengan memaksimalkan partisipasi publik.

"Itu yang nanti akan kita lakukan. Jadi level dari keterlibatan publik akan pada level maksimal," ujar Anies.

(Baca juga: Anies: Dengan "Open Governance", Warga Tidak Perlu Lapor Langsung ke Gubernur)

Ia mencontohkan, pelibatan warga dalam membuat kebijakan tentang penataan lingkungan.

"Itu kekuatan open governance. Bukan terletak pada informasinya terbuka saja, tapi justru itu alatnya. Interaksinya itu yang dibutuhkan. Pengambilan keputusannya semua terlibat," kata Anies.