Saran Pengamat kepada Anies-Sandi untuk Menjaga Stok Rumah Murah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat ekonomi dan perbankan, Sunarsip, menyampaikan pandangannya terkait progam rumah murah milik pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurut Sunarsip, salah satu masalah yang harus dipikirkan Anies-Sandi adalah stok rumah.

"Ada satu isu yang penting diperhatikan oleh Pak Anies dan Pak Sandi terkait perumahan murah, pertama, masalah stok," ujar Sunarsip dalam diskusi yang digelar tim Anies-Sandi di kawasan Menteng, Senin (10/4/2017).

Menurut dia, perumahan murah yang biasa dibangun untuk rakyat miskin adalah rumah susun sederhana.

Sunarsip mengatakan, kebanyakan rusun tersebut berubah peruntukan menjadi komersial. Seharusnya, stok rusun sederhana harus tetap terjaga.

"Kalau di Singapura namanya rumah sederhana status seterusnya tetap rumah sederhana, tidak boleh berubah jadi komersial," ujar Sunarsip.

(Baca juga: "Pemerintah kalau Niatnya Merumahkan Rakyat, Ya Bisa DP 0 Rupiah")

Ia lantas menawarkan ide untuk membuat stok rusun tetap terjaga. Pemprov DKI dinilai harus memastikan rumah tersebut tidak dijual kepada pihak lain.

Sunarsip mengatakan, idealnya kehidupan masyarakat harus semakin baik. Penghuni rusun yang sudah lebih makmur dan sejahtera biasanya akan mencari tempat tinggal baru yang lebih layak.

Menurut Sunarsip, penghuni rusun tersebut tidak boleh menjual rusunnya kepada pihak lain.

"Harus tetap dijual ke Pemprov DKI. Jadi stok rumah tidak akan habis. Sekarang 1.000, nanti tetap ada 1.000 karena saat menjual harus kembali jual ke pemerintah," ujar dia. 

Sunarsip mengatakan, rusun sederhana tidak bisa dijual untuk warga berpenghasilan sangat rendah. Sebab, mereka tetap harus membayar cicilan.

Adapun kategori warga yang bisa mencicil, menurut dia, adalah yang berpenghasilan Rp 3 juta sampai Rp 7 juta.

Untuk warga yang berpenghasilan rendah, kata Sunarsip, Anies-Sandi bisa membuat program sewa beli.

(Baca juga: Begini Skema Hunian yang Digagas Ahok-Djarot)

Sunarsip mengatakan, harus ada skema berbeda yang disesuaikan dengan kemampuan warga.

"Memang harus berjenjang. Dari sewa biasa, nanti bisa sewa beli lalu menjadi beli dengan DP 0. Sehingga semua lapisan masyarakat punya hunian baik dari yang hanya sewa, sewa beli, dan beli dengan DP 0," ujar dia.