Djarot Minta E-Warung Diperbanyak dengan Manfaatkan Rusun dan RPTRA

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Dinas Sosial DKI Jakarta, jajaran wali kota, camat, hingga lurah untuk memperbanyak e-warung bagi warga penerima bantuan pangan non-tunai dari Kementerian Sosial RI.

Sebab, dari target 237 e-warung pada 2017, yang terealisasi baru 36. "Persoalannya DKI ini masih e-warungnya, sebagai tempat penjualannya, itu masih terbatas," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (17/5/2017).

Djarot mengatakan, kantor kelurahan, rumah susun, dan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) bisa digunakan sebagai tempat e-warung.

(Baca juga: Djarot: Saya Malu Ketika Ada BLT, Orang Miskin Antre kayak Pengemis )

Adapun e-warung tersebut akan menjual beras dan gula bagi kelompok penerima manfaat (KPM) dari program bantuan pangan non-tunai. 

"Jadi cari lokasi-lokasi e-warung itu yang dekat dengan kelompok penerima sasaran, KPM, itu supaya enggak jauh-jauh. Dengan cara seperti itu, semakin mudah kelompok KPM ini untuk menerima barang tersebut," kata dia.

Bantuan pangan non-tunai ini merupakan program Kementerian Sosial. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial menjadi penyalur program tersebut.

Djarot mengatakan, Kementerian Sosial mentransfer dana Rp 110.000 setiap bulannya ke rekening setiap KPM untuk membeli gula seharga Rp 12.500 per kilogram dan beras seharga Rp 8.500 per kilogram.

"Ini program dari Kementerian Sosial, hanya untuk gula dan beras," ucap Djarot.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Masrokhan mengatakan, hingga saat ini sudah ada 212.978 warga DKI Jakarta yang menjadi penerima bantuan pangan non-tunai tersebut dengan 36 e-warung yang sudah ada. Mereka tersebar di lima kota di DKI Jakarta.

(Baca juga: Djarot: Anies-Sandi Rugi jika Tak Lanjutkan "Ketuk Pintu Layani dengan Hati" )

Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Seribu, belum ada bantuan itu karena masih menggunakan bantuan raskin.

"Satu e-warung kuotanya untuk 900 KPM," ujar Masrokhan dalam kesempatan yang sama.

Menurut Masrokhan, program bantuan pangan non-tunai di DKI Jakarta ini menjadi percontohan di 44 kota di Indonesia.